Sumber berita: KOMPAS, NO 026 THN 54, SENIN 23 JULI 2018

Sumber foto: Metrotvnews.com

Publik dan Pragmatisme Partai Politik

Persaingan untuk meningkatkan elektabilitas membuat partai politik bersikap pragmatis. Bakal calon anggota legislatif dengan popularitas tinggi direkrut tanpa mempertimbangkan loyalitas, integritas, dan profesionalitas.

Seiring berakhirnya masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum, publik mencermati sepak terjang partai politik selama proses perekrutan calon anggota legislatif, mulai dari seleksi hingga pendaftaran ke KPU. Hingga pendaftaran ditutup Selasa (17/7/2018) malam, KPU telah menerima berkas berisi 8.401 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari 80 daerah pemilihan yang didaftarkan 16 parpol peserta pemilu.

Publik pesimistis dengan kualitas calon anggota legislatif (caleg) yang dijaring parpol. Persepsi ini muncul lantaran parpol menunjukkan pragmatisme dalam merekrut caleg. Sejumlah parpol yang kurang percaya diri dengan potensi kadernya berlomba-lomba menjaring figur populer, terutama figur publik dan pejabat publik untuk mendongkrak elektabilitas. Wajar jika kemudian fenomena politisi loncat pagar atau kutu loncat, caleg transferan, hingga politisi dadakan mengiringi proses perekrutan caleg Pemilu 2019.

Fenomena ini terekam jelas dalam jajak pendapat Kompas pekan lalu. Jajak pendapat ini mengungkapkan, publik pesimistis dengan komitmen parpol untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui sistem perekrutan caleg yang baik. Publik menilai parpol lebih mengutamakan caleg yang berpotensi menguntungkan elektabilitas sehingga mengabaikan nilai-nilai utama dari kualitas individual caleg, yaitu loyalitas, integritas, profesionalitas, dan rekam jejak.

Sebanyak 48,2 persen responden menyatakan, parpol lebih mengutamakan popularitas ketimbang loyalitas dan komitmen terhadap kineija dalam merekrut caleg. Adapun 48,3 persen responden lainnya menolak penilaian bahwa perekrutan caleg lebih mengutamakan popularitas.
Di sisi lain, jajak pendapat ini juga berhasil memotret sikap responden terkait fenomena caleg transferan. Responden mencermati, parpol saat ini lebih masif merekrut caleg dari parpol lain, baik anggota DPR maupun kader potensial. Lebih dari separuh bagian (53,4 persen)- responden setuju parpol merekrut anggota DPR/kader parpol lain sebagai caleg untuk meningkatkan elektabilitas.

Strategi jitu
Langkah parpol mencalonkan sosok yang memiliki popularitas tinggi terutama para pesohor dan pejabat publik menjadi strategi jitu untuk menutupi kegagalan parpol melakukan kaderisasi politik. Setidaknya, ada 10 parpol yang mengusung calon berlatar belakang pesohor atau artis. Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Peijuangan (PDI-P) paling banyak mendaftarkan bakal caleg berlatar ber- lakang artis. Nasdem mengusung 25 artis dan PDI-P 10 artis.

Hasil penelusuran Litbang Kompas mengungkapkan, bursa caleg berlatar belakang artis pada Pemilu 2019 meningkat dibanding Pemilu 2014. Artis yang sudah terdaftar sebagai caleg untuk Pemilu 2019 berjumlah 70 orang, naik dari Pemilu 2014 yang tercatat 60 orang.

Parpol juga mengusung kembali kader yang duduk di kursi dewan untuk memanfaatkan popularitas figur. Tidak hanya kadernya, parpol juga mendaftarkan caleg populer yang sebelumnya merupakan kader parpol lain. Data terakhir, terdapat 19 caleg petahana yang memutuskan pindah parpol dalam Pemilu 2019.

Partai Nasdem termasuk paling banyak menerima caleg petahana dari parpol lain, yaitu 14 orang. Sebanyak 5 anggota DPR dari Partai Hanura kini berlabuh di Nasdem. Begitu juga dengan 4 politisi Demokrat dan 2 politisi Partai Amanat Nasional (PAN). Ditambah dengan 3 politisi dari PPP, PKB, dan Gerindra.

Sebaliknya, Hanura paling baRTA nyak kehilangan kader. Selain ke Nasdem, dua politisi Hanura juga pindah ke PAN serta 3 ke PPP, PAN, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara dari Golkar ada 2 politisinya yang pindah ke Partai Berkarya Jumlah politisi yang berpindah partai kali ini lebih banyak dibanding iima tahun lalu. Harian Kompas edisi 6 April 2013 memberitakan, hanya 4 politisi yang pindah partai.

Munculnya perilaku para politisi yang gampang berganti parpol ketika pemilu dipicu oleh longgarnya parpol menerapkan kalkulasi politisi yang selalu ingin menang dalam pemilu. Perilaku oportunis politisi dan sikap pragmatis parpol ini menghasilkan caleg dengan loyalitas rendah. Fenomena ini juga dirasakan oleh responden.

Hasil jajak pendapat mengungkapkan rendahnya optimisme responden terhadap komitmen parpol dalam membentuk loyalitas caleg. Responden yang meyakini bahwa parpol menjayang harus dipenuhi oleh para caleg ternyata tidak mencapai se- paruhnya (48,1 persen).

Eks narapidana korupsi

Dalam mencermati komitmen parpol terhadap upaya peningkatan kualitas caleg pada Pemilu 2019, pesimistis publik masih terasa Meskipun 56,2 persen responden yakin parpol sudah menjadikan poin bebas dari indikasi korupsi sebagai syarat untuk menjadi calegnya, tetapi ada 41 persen responden lainnya yang tidak meyakini hal itu. Kemunculan nama sejumlah eks narapidana korupsi di sejumlah satu kursi DPR. Persaingan ini lebih ketat dibandingkan Pemilu 2014 ketika 6.607 caleg dari 77 dapil memperebutkan 550 kursi DPR atau 12 orang memperebutkan satu kursi DPR.

Tingginya popularitas caleg sebagai salah satu syarat yang dipakai parpol diyakini oleh 56,5 persen responden. Padahal, 43,2 persen responden lebih mengutamakan aspek bersih dari perilaku koruptif sebagai nilai utama caleg diikuti aspek integritas dan loyalitas.
Kesenjangan antara keinginan publik dan prioritas parpol menjaring caleg berintegritas dan
berkualitas menggambarkan orientasi parpol meraup kemenangan. Jika proses seperti ini terus berlangsung, sulit diharapkan kualitas demokrasi kita membaik,

(ARITA NUGRAHENI/ Litbang Kompas)

 

menu
menu