Sumber berita: KOMPAS, NO 028 THN 54,RABU 25 JULI 2018

Sumber foto: KOMPAS/ISTIMEWA Wakil Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang (tengah) bersama Rektor Universitas Narotama, Surabaya yang juga ketua pelaksana, Rakesnas ABPPTSI Iswachyu Dhaniarti

Putusan Disosialisasikan

KPU dan Bawaslu mulai menyosialisasikan putusan MK yang melarang calon anggota DPD berstatus pengurus parpol. Calon anggota DPD yang jadi pengurus parpol juga ditelusuri.

JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum menginstruksikan KPU provinsi yang menangani pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk menelusuri calon yang berstatus pengurus partai politik. Penelusuran dilakukan karena saat mendaftar, calon anggota DPD tidak mengisi informasi apakah mereka menjadi pengurus parpol atau tidak.

Penelusuran ini menjadi tindak lanjut KPU terhadap putusan Mahkamah Konstitusi pada 23 Juli yang menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berstatus sebagai pengurus partai politik, baik dalam tingkat pusat maupun tingkat terendah dalam struktur partai.

Dalam rangka menyosialisasikan putusan MK tersebut, Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan, Selasa (24/7/2018), menyambangi Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ketua DPD, yang juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, menuturkan masih menunggu tindak lanjut KPU atas putusan MK tersebut. ”Kami patuh kepada KPU, melaksanakan tugas yang diinstruksikan oleh KPU,” ujar Oesman yang mendaftar menjadi calon anggota DPD pada Pemilu 2019.

Arief mengatakan, salah satu solusi yang dapat diambil bagi calon anggota DPD yang menjadi pengurus parpol adalah maju sebagai anggota DPR dari partainya untuk daerah pemilihan yang calegnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

”Sampai tanggal 31 Juli, masih mungkin terjadi pergantian caleg karena ada yang tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Kalau ada yang tidak atau belum memenuhi syarat, partai punya dua opsi, yaitu memperbaiki syaratnya atau mengganti calegnya. Nah, kalau itu mau diganti dengan calon anggota DPD yang menjadi pengurus parpol, silakan saja,” kata Arief.

Menelusuri

Penelusuran KPU provinsi terhadap calon anggota DPD yang berstatus pengurus parpol, menurut Arief, bisa dilakukan antara lain dengan mengomparasi data calon anggota DPD dengan data di Sistem Informasi Parpol. Pada pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019, parpol memasukkan data pengurusnya dalam sistem tersebut. ”KPU provinsi pasti tahu setiap calon di tiap provinsi,” ujarnya.

Arief menuturkan, KPU masih akan membahas pada tahapan apa para calon anggota DPD yang berstatus sebagai pengurus parpol harus sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada KPU. Namun, paling lambat sebelum penetapan daftar calon tetap pada 20 September, surat itu sudah harus ada.

KPU juga masih mempertimbangkan apakah payung hukum untuk menjalankan putusan MK itu harus melalui revisi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD atau lewat surat edaran KPU. ”Masih banyak hal yang harus dipertimbangkan,” kata Arief.

Pendiri Jaringan untuk Demokrasi dan Pemilu Berintegritas, Hadar Nafis Gumay, menuturkan, idealnya KPU merevisi PKPU untuk mengadopsi putusan MK, tetapi jika waktu tidak memungkinkan, KPU bisa mengeluarkan surat edaran.

Sengketa Bawaslu

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengatakan, Bawaslu tidak dalam posisi menyampaikan pendapat terkait penerapan putusan MK oleh KPU. Pasalnya, kebijakan itu juga berpotensi menghasilkan sengketa ke Bawaslu.

Berdasarkan data Bawaslu, selama proses pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD dan calon anggota DPR serta DPRD, setidaknya sudah ada 11 permohonan sengketa pencalonan yang diajukan di daerah.

Sengketa itu, antara lain, terkait dengan pengembalian berkas pencalonan karena dianggap tak lengkap, serta pelarangan pencalonan bekas napi kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba.

Di Sumatera Utara, seorang bakal calon anggota DPD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena eks napi kasus korupsi mengajukan sengketa. Sementara itu, di Aceh, ada permohonan sengketa yang diajukan bakal calon anggota DPR Aceh yang merupakan bekas narapidana kasus narkoba.

menu
menu