Sumber berita: KOMPAS, NO 036 THN KAMIS 02 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Merdeka.com

Ramai-ramai Perkuat Rupiah

Bukti-bukti empirik menunjukkan, negara yang jaya di bidang ekonomi dan lebih mampu menegaskan kedaulatan ekonominya serta memiliki peran signifikan dalam perekonomian dunia memiliki cadangan devisa yang besar.

Kemampuan kita meningkatkan surplus transaksi berjalan menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pelemahan rupiah akhir-akhir ini menyentakkan semua pihak tentang perlunya negara memperbesar penerimaan devisa. Sebagai praktisi bisnis sejak 1966, juga eksportir plywood, laminating, dan barcore, penulis mengikuti dari dekat perkembangan nilai rupiah yang terus merosot seiring waktu. Di awal kemerdekaan (November 1949), 1 dollar AS nilainya Rp 3,80, menjadi Rp 90,00 pada Desember 1958. Lalu muncul kebijakan drastis berupa sanering pada 24 Agustus 1959 yang memotong nilai uang menjadi tinggal 10 persen dari nilai awal. Pada Agustus 1965, dollar menjadi Rp 2.295 dan Rp 4.995 pada November 1965 (merosot 100 persen lebih hanya dalam tiga bulan).

Ketika itu, kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia kacau, dengan hiperinflasi: 307 persen tahun 1965 dan 1.136 persen pada 1966. Di masa awal Presiden Soeharto, rupiah menguat dan dollar AS pernah turun hingga Rp 149,58. Pada 30 Maret 1983, rupiah kembali jatuh, dari Rp 702 menjadi Rp 970, terdevaluasi hampir 48 persen. Tahun 1986, pemerintah kembali mendevaluasi rupiah 47 persen, dari Rp 1.134 ke Rp 1.664 per dollar AS (saat itu nilai dollar AS dipatok tetap oleh pemerintah).

Agustus 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS Rp 2.500 dan terus melemah mencapai nilai paling buruk Rp 17.000 per 1 dollar AS pada 22 Januari 1998.

Kenapa selama 17 kabinet di era Soekarno, 8 Kabinet Pembangunan era Soeharto, Kabinet Reformasi Pembangunan di era Habibie, Kabinet Persatuan Nasional di era Gus Dur, Kabinet Gotong Royong di era Megawati, Kabinet Indonesia Bersatu I dan II di era SBY, serta Kabinet Kerja di era Jokowi, nilai rupiah terus terdepresiasi terhadap dollar AS?

Di samping karena inflasi tinggi, tak memadainya penerimaan devisa yang berdampak pada kecilnya cadangan devisa merupakan penyebab terus merosotnya nilai rupiah. Menurut data Dana Moneter Internasional (IMF) per Maret 2018, 10 negara pemegang cadangan devisa terbesar dunia adalah China (3.161,5 miliar dollar AS), Jepang (1.198,9 miliar dollar AS), Swiss (785,7 miliar dollar AS), Taiwan (456,7 miliar dollar AS), Hong Kong (437,5 miliar dollar AS), India (397,2 miliar dollar AS), Korea Selatan (385,3 miliar dollar AS), Brasil (359,1 miliar dollar AS), Rusia (356,5 miliar dollar AS) dan Singapura (279,8 miliar dollar AS)

Cadangan devisa yang besar meningkatkan kepercayaan pelaku pasar bahwa negara mampu memenuhi kewajibannya terhadap pihak luar negeri. Cadangan devisa adalah instrumen strategis untuk perkembangan ekonomi negara.

Belajar dari krisis ekonomi 1997, Indonesia berupaya memperbesar cadangan devisanya, baik secara mandiri maupun melalui skema kerja sama internasional, agar rupiah memiliki nilai stabil dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Jika tahun 1997/1998 cadangan devisa hanya 23 miliar dollar AS, pada Desember 2017 tercatat 130,20 miliar dollar AS, tertinggi sepanjang sejarah. Secara teoretis, itu cukup memadai karena lebih dari kebutuhan impor tiga bulan yang besarnya 49,9 miliar dollar AS. Namun, terjadinya defisit transaksi berjalan secara terus-menerus telah menggoyahkan kepercayaan pada rupiah.

Melalui kerja sama internasional sebagai second lines of defense (pertahanan kedua), ada skema bilateral swap arrangement, seperti Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) yang dibentuk bersama ASEAN, Jepang, China, dan Korsel. CMIM merupakan dana cadangan kolektif sebesar 240 miliar dollar AS untuk dalam keadaan darurat mendukung likuiditas, mencegah krisis, dan menyelesaikan krisis. Kini, cadangan devisa Indonesia sedang menurun, pada akhir Juni 2018 menjadi 119,8 miliar dollar AS, turun 3,1 miliar dollar AS atau 2,5 persen dari 122,9 miliar dollar AS pada akhir Mei 2018.

Menekan pemborosan

Kita perlu menekan pemborosan penggunaan devisa (khususnya dollar AS), seperti melalui bilateral currency swap arrangement yang mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dollar AS dalam perdagangan dengan China (senilai 100 miliar yuan atau setara Rp 175 triliun) dan Korsel (10,7 triliun won atau Rp 115 triliun). Juga imbauan agar masyarakat mengurangi kegiatan wisata ke luar negeri. Orang Indonesia makin senang berwisata ke luar negeri, dari 6,2 juta orang pada 2010 menjadi 8,4 juta orang pada 2016 dan melonjak hingga 9,1 juta orang pada 2017. Di masa liburan, sebaiknya berwisata di dalam negeri yang sangat indah.

Masyarakat luas perlu mengerem penggunaan barang-barang konsumsi dari impor yang terus meningkat tinggi, menggerus devisa. Ekspor Indonesia di bulan Mei 2018 tumbuh 12,47 persen (yoy). Sayangnya, impor Indonesia di bulan yang sama tumbuh 28,12 persen (yoy). Khusus barang konsumsi tumbuh 34 persen. Ketika rakyat Korea, India, China, dan Jepang memerlukan mobil, mereka sudah mampu membuat mobil sendiri. Ketika memerlukan ponsel, mereka bisa membuat sendiri. Kita tertinggal dalam kemampuan produksi dan harus memenuhinya dengan impor.

Kelas menengah kita tumbuh pesat, dari 45 juta orang pada 1999 (25 persen penduduk) menjadi 170 juta orang atau 70 persen penduduk pada 2015 dan diperkirakan The Boston Consulting mencapai 141 juta orang pada 2020. Dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan lebih tinggi, mereka menuntut pangan, pakaian, dan perlengkapan sehari-hari dengan mutu yang tinggi dan sarana canggih yang belum bisa kita produksi sendiri, menjadi faktor pendorong impor barang konsumsi.

Sekarang, jamuan di tingkat kecamatan sudah biasa menyediakan anggur impor. Yang makan steik maunya daging wagyu yang mahal dari Jepang. Pada 2016, defisit neraca perdagangan tanaman pangan mencapai 6,35 miliar dollar AS, peternakan 2,64 miliar dollar AS, dan hortikultura 1,27 miliar dollar AS, yang menguras devisa. Untuk memperkuat nilai rupiah, peran konsumen sangat strategis. Para petani dan industri pangan perlu meningkatkan kualitas produk pangan karena RI dengan wilayahnya yang luas, tanah yang subur, curah hujan yang cukup, dengan sinar matahari sepanjang tahun, sepatutnyalah dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Peranan produsen dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk menjadi hal strategis dalam menekan penggunaan devisa. Kita tak boleh lagi memproduksi barang dan jasa asal jadi, karena selera konsumen meningkat akibat tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang meningkat. Pengusaha perlu aktif meningkatkan ekspor, terutama ke pasar nontradisional, karena rupiah yang lemah membuat produk ekspor Indonesia jadi lebih kompetitif.

Masalah defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan yang berdampak pada menyusutnya cadangan devisa adalah masalah nasional yang perlu diatasi semua pihak sesuai kapasitas dan kompetensinya. Diperlukan kesadaran dan tindakan konkret untuk meningkatkan penerimaan devisa, menghemat penggunaan devisa, yang akan berdampak meningkatkan cadangan devisa menuju jumlah ideal, sekitar 300 miliar dollar AS, untuk mendukung dinamika ekonomi negara berpenduduk 260 juta jiwa yang ingin jadi negara industri dengan kesejahteraan tinggi.

Merujuk hasil pengampunan pajak Juli 2016-Maret 2017, jumlah deklarasi luar negeri dari AS Rp 23.564 triliun dengan repatriasi Rp 807 triliun, dari Inggris Rp 13.062 triliun dengan repatriasi Rp 267 triliun, dari Australia Rp 42.079 triliun dengan repatriasi Rp 1.447 triliun.

Soal dana WNI yang banyak disimpan di luar negeri, perlu dikaji kemungkinannya agar berada dalam jangkauan otoritas moneter Indonesia dan dapat dikerahkan membantu negara dalam situasi darurat. Dalam konteks ini perlu dikaji ide membuat surga pajak di salah satu tempat di dalam negeri, seperti Malaysia yang memiliki Labuan, pulau di Sabah. China negara dengan cadangan devisa tertinggi di dunia. Sejak 1978, barang produksi China membanjiri dunia dengan harga sangat murah, yang dipastikan harga jual ekspornya lebih rendah daripada biaya produksinya. Namun, dengan membanjiri dunia, China dapat keuntungan berupa pemasukan devisa dalam jumlah sangat besar dengan kerugian biaya dalam yuan.

Potensi untuk itu bagi RI sangat besar jika ada rangsangan dalam rupiah untuk produksi komoditas ekspor agar negara dapat devisa yang besar. Kita perlu belajar dari China mengenai masalah ini.

Upaya menekan pemborosan devisa dan meningkatkan penerimaan devisa butuh pembenahan di sektor jasa sekaligus membangun kemandirian. Defisit neraca jasa hingga triwulan III-2017 mencapai 5,59 miliar dollar AS. Lebih dari 80 persen akibat defisit jasa transportasi barang yang mencapai 3,93 miliar dollar AS. Indonesia National Shipowners’ Association menyatakan, penggunaan kapal asing untuk angkutan ekspor-impor tahun 2016 mencapai 93,7 persen. Asuransi kemaritiman nasional didominasi asuransi asing (87 persen). Patut dihargai Permendag No 82/2017 (Oktober 2017) yang mewajibkan ekspor minyak sawit, batubara, dan beras menggunakan angkutan laut dan asuransi domestik. Kebijakan ini tak hanya mengurangi defisit neraca jasa, tetapi juga menstimulus sektor terkait, seperti galangan kapal dan industri komponen.

Salah satu potensi besar ekspor jasa adalah dalam jasa konstruksi. Dengan pengalaman membangun aneka infrastruktur di Indonesia selama 70 tahun, para pelaku industri konstruksi Indonesia (BUMN dan swasta) sudah memiliki pengalaman cukup dengan SDM bertalenta dan teknikal yang sanggup bersaing di tingkat internasional. Pemerintah, terutama otoritas fiskal dan otoritas moneter, perlu menggunakan semua instrumen yang dimilikinya untuk memperkuat rupiah dan meningkatkan ekspor.

Siswono Yudo Husodo Ketua Yayasan Universitas Pancasila

menu
menu