Sumber berita: KOMPAS, NO 022 THN 54, KAMIS 19 JULI 2018

Sumber foto: Kompas Ekonomi

RAPBN Fokus pada Manusia

Pemerintah mempertajam program pembangunan manusia di tahun 2019. Hal itu ditempuh melalui integrasi sumber daya semua kementerian dan lembaga negara di bidang pendidikan dan kesehatan.

BOGOR, KOMPAS — Pada saat yang sama, belanja barang yang tidak perlu dipangkas besar-besaran sebagai bentuk efisiensi guna memperkuat fondasi perekonomian di tengah ketidakpastian global.

Pemerintah menggelar rapat kabinet paripurna-tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/07/2018). Semua anggota Kabinet Keija hadir pada kesempatan itu kecuali Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pada kesempatan sama menghadiri acara pembekalan TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap.

Presiden mengingatkan agar kementerian/lembaga mewaspadai perekonomian global yang tidak pasti di 2019. Ketidakpastian dipicu oleh .kebijakan normalisasi moneter di Amerika Serikat (AS) dan potensi perang dagang antara AS dan China.

Presiden meyakini, daya tahan ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Salah satu kunci menghadapi ketidakpastian itu adalah sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dengan orkestrasi yang baik.

Presiden meminta postur APBN 2019 dibuat realistis dan sehat. Fokusnya adalah memperkuat pelaksanaan program peningkatan sumber daya manusia.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit menyambut baik hal ini. Fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berdampak langsung pada pengembangan kompetensi dan produktivitas angkatan keija nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, RAPBN 2019 didesain menjadi instrumen fiskal yang sehat, kredibel, dan prioritasnya makin tajam. Pemerintah akan mendesain RAPBN 2019 dengan defisit di bawah 2 persen.

Subsidi
Ada sekitar Rp 34,1 triliun dari pagu indikatif awal kementerian dan lembaga yang dipangkas. Selanjutnya, anggaran itu direalo- kasikan ke belanja prioritas yang mencakup sarana dan prasarana beberapa sekolah yang masih banyak yang rusak.
Pendapatan negara tahun 2019 ditargetkan di atas Rp 2.000 triliun. Selama ini target selalu di bawah Rp 1.900 triliun.

Tahun ini pemerintah menambah subsidi energi untuk bahan bakar minyak dan listrik sebesar Rp 69 triliun menjadi Rp 163,5 triliun. Direktur Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, subsidi energi antara lain mengandalkan proyeksi peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak penghasilan dari sektor migas akibat kenaikan harga minyak dunia PNBP tahun 2018 diperkirakan naik dari target Rp 275,4 triliun menjadi Rp 349,2 triliun. Adapun penerimaan perpajakan diproyeksikan Rp 1.548,5 triliun.

Secara terpisah, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada A Tony Prasetiantono mengatakan, penerimaan negara dari kenaikan harga minyak seharusnya digunakan untuk menjaga kenaikan harga BBM domestik. Subsidi dapat diperoleh dari dana hasil pemotongan anggaran kementerian/lembaga.
Oleh karena itu, kata Tony, APBN 2018 sudah pasti harus diubah agar pengelolaan anggaran transparan. (LAS/KRN)

menu
menu