Sumber berita: KORAN SINDO, NO 4652 THN 12, SENIN 4 JUNI 2018

Sumber foto: KORAN SINDO, NO 4652 THN 12, SENIN 4 JUNI 2018

Regulasi Melemahkan KPK

 NISA

RIZKIAH

Pegiat Antikorupsi, Bekerja di Indonesia Corruption Watch

etua DPR Barn- bang Soesatyo pa- daRabu(30/5)ber- janji akan mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) padaAgus- tus mendatang. Pengesahan RKUHP tersebut dikatakannya akan menjadi kado terindah untuk Hari Kemerdekaan RI ke-73.

Upaya percepatan pengesahan RKUHP justru menuai polemik karena secara substansi naskah regulasi tersebut dinilai masih menimbulkan banyak persoalan dan perdebatan. Salahsatusubstansiyang dinilai kontroversial adalah masuknya tindak pidana atau delik korupsi dalam RKUHP. Sejumlah ketentuan pamungkas dalam Undang-Undang Nomor 31/1999 Jo Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) diadopsi langsung di RKUHP.

Keberadaan delik korupsi dalam RKUHP banyak menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak pemerintah dan DPR berdalih bahwa jika RKUHP disahkan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan menjamin tidak akan mengganggu kerja KPK. Dalih pemerintah dan DPR sungguh bertolak belakang jika kita membaca secara cermat naskah RKUHP yang saat ini dalam tahap penyelesaian.

Dengan substansi yang ada dan jika RKUHP disahkan, maka kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam UU KPK tidak lagi berlaku. Karena menurut undang-undang, KPK tidak berwenang menangani perkara korupsi yang diatur dalam KUHP. Halini disebutkan tegas dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 30/2002 tentang KPK (UU KPK) yang secara spesifik menyebutkan bahwa KPK berwenang menindak tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor. Jika KPK tidak bisa melakukan penindakan dan penuntutan, maka lembaga ini akan berubah menjadi Komisi Pencegahan Korupsi.

Kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi nanti akan beralih kepada kejaksaan dan kepolisian. Karena kedua institusi ini dapat menangani perkara korupsi yang diatur selain dalam UU Tipikor. Kejaksaan juga akan menjadi penuntut umum

 

tunggal dalam proses persidangan perkara korupsi di pengadilan.

Kondisiyanglebihmenakut- kanjikadelikkorupsi masuk dalam RKUHP adalah mati surinya Pengadilan Tipikor. Dalam Pasal6Undang-UndangNomor 46/2009tentangPengadilanTi- pikor, pada intinya menyebutkan bahwa Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Dengan demikian, jika tindakpidana korupsi diatur dalam KUHP, maka perkaranya tidak bisa diadili oleh Pengadilan Tipikor dan hanya dapat diadili di pengadilan umum. Kondisi ini sungguh mengkhawatirkan karena sebelum Pengadilan Tipikor diben- tuk, pengadilan umum dikenal sebagai institusi yang banyak membebaskan pelaku korupsi.

Selain ancaman terhadap eksistensilembagaantikorupsi, sejumlah ketentuan delik korupsi dalam R KUHP justru menguntungkan koruptor. Kondisi ini berbeda dengan UU Tipikor yang selama ini dinilai efektif menjerakan perbuatan korupsi. Ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam RKUHPlebihrendah dari ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor. Lebih ironis adalah koruptor yang diproses secara hukum dan dihukum bersalah tidak diwajibkan membayar

uang pengganti kepada negara karena RKUHP tidak mengatur hukuman membayar uangpeng- ganti atau uang yang telah di- korupsi.

RKUH P juga tidakmengako- modasi ketentuan Pasal 4 UU Tipikor yang intinya menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana yang dilakukan. Jika ketentuan Pasal 4 tidak dimasukkan dalam RKUHP, maka di masamendatangpelakukorup- si cukup mengembalikan kerugian keuangan negara agar tidak diproses olehpenegakhukum.

Dengan melihat begitu banyaknya polemik dan potensi pelemahan terhadap KPK, sebaiknya pemerintah dan DPR menarik delik korupsi dalam RKUHP dan tidak terburu-buru mengesahkan rancangan regulasi ini dalam waktu dekat. Penundaan ini bukan tanpa dasar. Dapat dibayangkan bila pemerintah dan DPR tetap ngotot mengesahkan RKUHP, tidak menutup kemungkinan Mahkamah Konstitusi (MK) akan dibanjiri permohonan uji materiil (judicial review) atas pasal- pasal yang terdapat dalam rancangan tersebutkarena mendapat banyak penolakan dari masyarakat.

Tim Penyusun RKUHP yang berasal dari pemerintah dan DPR juga sebaiknya mempertimbangkan penolakan dari KPK atas masuknya delik ko-

rupsi dalam RKUHP. KPK telah menegaskan, jika delik korupsi diatur dalam KUHP, maka akan ada sejumlah persoalan berisiko bagi KPK maupun aktivitas pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah hilangnya wewenang KPK dalam menindak perkara korupsi.

Dibandingkan membahas RKUHP, pihak pemerintah dan DPR justru akan lebih baik jika memprioritaskan pembahasan regulasi yang dinilai mendukung upaya pemberantasan korupsi, seperti revisi UU Tipikor ataupun RUU tentang Pembatasan Transaksi Tunai. Apalagi keduanya juga menjadi priori- taspembahasanProgramLegis- lasi Nasional 2014-2019.

Masyarakat memahami bahwa KUHP Indonesia saat ini berlaku memang perlu diperbarui. Namun, sebaiknya dicermati konteks pembaruannya. Pemerintah dan DPR perlu menghitung lebih cermat serta mempertimbangkan kondisi Indonesia yang sudah darurat korupsi. Jangan sampai pembaruan ini justru membawa dampak melemahkan bagi upaya penegakan hukum di Indonesia, termasuk pelemahan KPK di dalamnya. Sebab sampai hari ini masyarakat masih memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan KPK harus tetap dipertahankan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.#

menu
menu