Sumber berita: KOMPAS, NO 029 THN 54, KAMIS 26 JULI 2018

Sumber foto: KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH| Sejumlah turis asal Denmark ingin mengunjungi Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, beberapa waktu lalu.

Rencana Aksi Ekonomi Syariah Diperluas

JAKARTA, KOMPAS – Rencana aksi pengembangan ekonomi syariah diperluas dari fokus awal pengelolaan keuangan menjadi penguatan industri halal dan ekonomi umat. Ekonomi syariah diandalkan sebagai sumber penerimaan devisa jangka pendek di tengah ketidakpastian global.

Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, penguatan industri halal dan ekonomi umat akan menopang pertumbuhan aset perbankan syariah yang selama ini stagnan dikisaran 5 persen dari total aset perbankan. Sedangkan, pangsa pasar keuangan syariah terhadap total keuangan nasional hingga Mei 2018 baru 8,38 persen atau 82,33 miliar dolar AS.

“Sektor keuangan akan bergerak pesat jika sektor riil tumbuh. Selama ini keuangan syariah dan industri halal belum terafiliasi dengan baik,” kata Bambang dalam diskusi bertema Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Islam Dunia di Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Nilai belanja Muslim global pada 2016 lebih dari 2 triliun dollar AS yang diperkirakan menjadi 3,8 triliun dollar AS pada 2020

Perluasan rencana aksi akan dieksekusi oleh Komite Nasional Keuangan nasional (KNKS). Rencana jangka pendek meliputi percepatan standardisasi produk halal, pemetaan industri halal prioritas, dan pariwisata. Menurut Bambang, sejauh ini ada tiga sektor riil prioritas, yakni makanan dan minuman, garmen dan tekstil, serta pariwisata.

Mengutip State of Global Islamic Economy Report 2017/2018, nilai belanja Muslim global pada 2016 lebih dari 2 triliun dollar AS yang diperkirakan menjadi 3,8 triliun dollar AS pada 2020. Belanja terbesar dari makanan dan minuman (1,24 triliun dollar AS), mode (254 miliar dollar AS), media dan hiburan (198 miliar dollar AS), serta pariwisata (169 miliar dollar AS).

Bambang mengatakan, ekspor produk halal Indonesia mencapai 35,4 miliar dolar AS atau 21 persen dari total ekspor tahun 2017. Namun, ekspor asal Indonesia masih bertumpu pada produk berbasis sumber daya alam, seperti minyak kelapa sawit dan turunannya. Produk lain yang berpotensi dikembangkan antara lain makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Pasar terbesar ekspor produk halal ke China dan India.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, strategi pengembangan ekonomi syariah jangka pendek adalah mempercepat pengembangan keuangan syariah sebagai sektor ekonomi syariah, misalnya, Bank Wakaf Mikro melalui implementasi rencana aksi Arsitektur Keuangan Syariah. Asset keuangan syariah Indonesia meningkat dari 47,6 miliar dolar AS tahun 2016 menjadi 81,8 miliar dolar AS tahun 2017.

Pariwisata

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya masih mengkalkulasi kontribusi ekonomi syariah terhadap penerimaan devisa. Namun, sejauh ini sektor pariwisata berkontribusi besar menjaga cadangan devisa. BI tengah menyusun kalender nasional ekonomi keuangan syariah untuk menarik lebih banyak wisatawan asing.

“Kegiatan dari setiap lembaga keuangan syariah akan disatukan dalam event besar antara bulan Oktober-November,” kata Perry.

Mengutip data Kementerian Pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan asing muslim ke Indonesia tahun 2016 sebanyak 2,2 juta orang atau 19 persen dari total wisatawan asing muslim dunia. Kunjungan wisatawan muslim ke Indonesia masih lebih rendah dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan Turki.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan infrastruktur pariwisata dan gaya hidup halal menjadi tantangan utama. Pada tahun 2019, industri pariwisata diproyeksikan menyumbang devisa terbesar senilai 20 miliar dolar AS. Pesaing utama Indonesia adalah Thailand yang diproyeksikan mampu menghimpun devisa 40 miliar dolar AS. Saat ini Indonesia menempati peringkat ke-4 Halal Travel Indicator, lebih rendah dari Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki.

Kemempar memetakan 10 destinasi pariwisata halal, yaitu di Aceh, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Riau dan Kepulauan Riau, Lombok dan Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Menurut Direktur Indonesia Halal Lifestyle Center Sapta Nirwandar, ekosistem pendukung indusri halal terutama infrastruktur harus segera teratasi. Insentif dari pemerintah dinanti pelaku usaha agar percepatan pembangunan bisa segera di garap. Infrastruktur penting agar Indonesia bisa ambil bagian dari potensi pertumbuhan ekonomi syariah yang diprediksi mencapai 3 triliun dolar AS tahun 2020.

menu
menu