Sumber berita: KOMPAS. N0 58 THN-54 MINGGU 26 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Kompas.id

Saat Saling Jegal di Partai Membayangi...

Kontestasi dalam Pemilu Legislatif 2019 tidak hanya terjadi antarpartai, tetapi juga antarcaleg dalam satu partai. Jika tak diantisipasi sejak awal, kontestasi tersebut dapat mengganggu soliditas dan perolehan suara partai.

Selama 3,5 tahun menjabat anggota DPR, Lucky Hakim mengatakan tak nyaman menjalankan tugasnya. Sejak dilantik pada Oktober 2014, mantan politisi Partai Amanat Nasional itu terus'dihantui ancaman pemecatan.

Seusai Pemilu 2014, Lucky langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh rekan separtainya, Intan Fitriana Fauzi. Keduanya sama-sama maju sebagai calon anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat X pada Pileg 2014. Lucky mendapat 57.800 suara, sedangkan Intan 38.000 suara Intan menuding Lucky mencuri suaranya.

Saling lapor antara mereka berlangsung sepanjang 2014 hingga 2016. Mereka kemudian sepakat menyelesaikan sengketa itu secara internal. Pada 31 Januari 2018, Mahkamah Partai memutuskan memecat Lucky dari keanggotaan di DPR

Kini, Lucky memutuskan keluar dari PAN dan maju jadi caleg dari Partai Nasdem. Bersamaan dengan itu, Intan menggantikan kursinya di DPR.

Lain Lucky, lain pula Ammy Amalia Fatma Surya, politisi PAN lainnya Ammy menggugat putusan Mahkamah Partai yang memecatnya dari DPR pada Mei 2017. Ia menang hingga berhasil mempertahankan statusnya sebagai anggota DPR

Kasus Lucky dan Ammy menggambarkan ketatnya persaingan antarcaleg dalam satu partai saat Pemilu 2014. Meski pemilu sudah berlalu, dampak kontestasi itu tak sepenuhnya berakhir. Selain mengganggu soliditas partai, anggota DPR terpilih juga tak optimal menjalankan tugasnya karena dibayangi sengketa dengan kawan satu partai.

Persaingan antarkader dalam satu partai ini, antara lain, dipicu oleh sistem proporsional terbuka yang membuat keberhasilan menjadi anggota DPR/DPRD ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Ini membuat caleg tak hanya bersaing dengan caleg dari partai lain, tetapi juga dengan caleg satu partai yang sama.

Lantas, bagaimana dengan Pemilu Legislatif 2019?
Beberapa dapil yang pertarungan internalnya akan sengit pada 2019 misalnya Jawa Timur I yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo. Beberapa artis, figur publik, dan hnggota DPR petahana akan maju dari dapil itu.

PDI-P, misalnya, menurunkan mantan calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2018, Puti Guntur Soekarno, dan artis Andre Heh- anusa. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa menurunkan artis dan anggota DPR petahana Arzeti Bilbina serta penyanyi Sundari Soekotjo.

Dengan penentuan caleg terpilih tetap berdasarkan suara terbanyak, persaingan antarcaleg di, satu partai akan kembali terulang, bahkan berpotensi lebih sengit.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil, mengatakan, ada beberapa kondisi yang beda antara Pemilu 2014 dan 2019. Jumlah caleg dan partai peserta Pemilu 2019 lebih banyak dibandingkan 2014. Pemilu 2014 diikuti 12 partai dengan 6.607 caleg yang memperebutkan 560 kursi DPR Sementara Pemilu 2019 akan diikuti 16 partai dengan 8.401 bakal caleg yang memperebutkan 575 kursi DPR

Semakin banyaknya caleg yang maju membuat persentase peluang kemenangan mereka makin kecil. Persaingan antarcaleg di satu partai pun berpotensi menjadi lebih sengit. ’Tni ibarat kuenya tidak bertambah, tetapi yang mau makan bertambah. Lapangan perebutan suara makin sempit, potensi saling jegal makin besar,” katanya.

Saling jegal di internal partai
juga dipicu oleh cenderung tak transparannya seleksi dan penempatan caleg. Langkah partai merekrut kader partai lain sebagai caleg atau mencalonkan figur publik baru yang bukan kader partai juga berpotensi menambah persaingan.

Saling jegal pada 2019 juga bisa teijadi antarpartai di satu koalisi pemilihan presiden. Tak tertutup kemungkinan para caleg tidak akan ragu menjegal caleg di satu koalisi demi mendapat kursi yang lehih banyak.

Strategi partai
Saat ini, sejumlah partai merumuskan strategi guna mencegah caleg mereka saling menjatuhkan. Wakil Bendahara Umum PAN Asri Anas, misalnya, mengatakan, partainya menjadikan latar belakang dan basis massa mereka yang ingin menjadi caleg sebagai tolok ukur menentukan caleg PAN di setiap dapil.

Dia mencontohkan, empat caleg PAN yang maju di dapil Sulawesi Barat punya latar belakang dan basis massa yang berbeda.

Asri yang jadi salah satunya berlatar belakang pengusaha sekaligus anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Sulawesi Barat. Tiga caleg lain masing-masing berlatar belakang mantan kepala daerah, akademisi, dan mantan pengurus Partai Hanura.

Dengan latar belakang yang berbeda, setiap caleg diyakini memiliki basis massa yang juga berbeda Jadi, di antara mereka diyakini tidak akan saling berebut pemilih sehingga gesekan di antara caleg PAN dapat dicegah. Ini kemudian dipertegas dengan pembagian wilayah perebutan suara di antara caleg PAN.

Sistem bagi wilayah ini juga diterapkan PDI-P. Calon PDI-P dari dapil Jawa Timur IV yang meliputi Lumajang dan Jember, Arif Wibowo, mengatakan, pembagian wilayah bahkan dilakukan hingga ke tingkat desa.

Dasar pembagian ini adalah survei internal dari PDI-P yang akan melihat elektabilitas dan popularitas caleg hingga di tingkat desa. Dari sana lalu ditetapkan wilayah garapan tiap caleg
PDI-P di dapil. ’’Jadi, antarcaleg tak berebutan,” lanjutnya.

Agar caleg mematuhi wilayah garapannya, pengawasan dari partai akan dilakukan. Jika ada caleg yang nakal dan terpilih dengan cara curang, bukan tidak mungkin partai akan memecatnya. Kursi di DPR pun akan diserahkan kepada caleg yang seharusnya menang.

Partai Persatuan Pembangunan menerapkan strategi lain. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, ada kompensasi bagi caleg yang sudah bekeija keras, tetapi tidak dapat kursi karena suaranya bukan yang terbanyak di dapil. Elite yang menang harus memberi kompensasi uang bagi caleg di bawahnya dengan syarat caleg itu minimal mendapat 5.000 suara

Adapun satu suara dipatok Rp 10.000 sehingga seorang caleg dengan 5.000 suara setidaknya akan mendapat Rp 50 juta dari caleg pemenang yang dicicil selama lima tahun. ”Ini untuk meminimalkan ketidakpuasan dan potensi konflik,” kata Arsul.

Antisipasi dan kompensasi bisa disiapkan. Namun, menurut Fadli, selama mekanisme internal partai tidak transparan dan adil, atau selama partai tidak mengawasi dengan ketat para ca- legnya, fenomena saling jegal dalam satu partai tetap berpotensi terjadi. (AGNES THEODORA/A PONCO ANGGORO)

 

menu
menu