Sumber berita: KOMPAS. N0 60 THN-54 SELASA 28 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Sindonews.com

Saksi Pemilu Diusulkan Merangkap

Sejumlah partai politik mengusulkan beberapa langkah untuk menekan biaya saksi di Pemilu 2019. Salah satu usulan itu menggabungkan saksi di pileg dan pilpres.

JAKARTA, KOMPAS - Untuk menekan biaya saksi di Pemilu 2019, muncul wacana agar partai-partai yang berkoalisi di pemilihan presiden bahu-mem- bahu memenuhi kebutuhan saksi saat pemilihan anggota legislatif. Caranya dengan mengerahkan saksi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk ikut mengawasi perolehan suara partai politik anggota koalisi pendukungnya.

Hal itu akan menjadi salah satu topik dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan pemerintah untuk membahas tiga peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan enam peraturan Bawaslu (perbawaslu). Rapat dijadwalkan Selasa (28/8/2018) ini hing- . ga Kamis (30/8) mendatang.

Tiga PKPU ydng akan dibahas adalah PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara; rekapitulasi penghitungan perolehan suara; serta penetapan hasil pemilu. Adapun enam perbawaslu yang akan dibahas adalah tentang pencalonan presiden dan wakil presiden; kampanye; dana kampanye; pemungutan dan penghitungan suara; rekapitulasi penghitungan perolehan suara; serta penetapan hasil pemilu.

WaMl Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera, Senin (27/8), di Jakarta, mengatakan, salah satu cara menyiasati biaya saksi adalah dengan merangkap
saksi untuk calon presiden-ca- lon wakil presiden (capres-ca- wapres) dengan saksi untuk partai politik anggota koalisi pendukung capres-cawapres tersebut.

Hal itu dimungkinkan karena pemilihan presiden dan pemilu legislatif akan digelar serentak. Dengan demikian, cukup ada satu atau dua saksi untuk pasangan capres-cawapres beserta partai pendukungnya saat pemungutan dan penghitungan suara. ’’Partai harus bisa kreatif (menekan dana). Kemungkinan nanti akan ada kolaborasi antara saksi capres-cawapres dan saksi pileg” tutur Mardani.

Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Zainudin Amali mengatakan, siasat menekan dana saksi itu akan dibahas peraturan teknisnya DPR menyerahkan ke KPU dan Bawaslu untuk merumuskan aturannya secara detail di PKPU dan perbawaslu terkait pemungutan dan penghitungan suara.

Saat ini tercatat ada 765.463. tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilu 2019. Dengan estimasi setiap TPS dijaga satu saksi dengan insentif Rp 100.000, diperkirakan biaya saksi yang harus disediakan partai mencapai Rp 76,5 miliar. Perkiraan itu bisa lebih besar karena proses penetapan TPS belum rampung dan satu TPS bisa dijaga lebih dari satu saksi.
Selain itu, besaran insentif saksi juga kemungkinan akan naik. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, ke depan insentif untuk saksi bisa Rp 200.000 hingga Rp 500.000 setiap orang. ’’Saksi itu harus dibayar per hari, setidaknya Rp 150.000, untuk mengganti karena dia tidak keija selama sehari. Selain itu ada uang saat pelatihan untuk keperluan makan dan transportasi,” ucapnya.

Tidak sepakat
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDDP Arif Wibowo tidak sepakat dengan usulan saksi pilpres merangkap untuk pileg.

Arif, yang juga Ketua Direktorat Saksi di Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, mengatakan, saksi capres-cawapres disediakan dua orang untuk setiap TPS. ’’Untuk kepentingan pileg setiap partai menyediakan saksinya sendiri dengan biaya dari partai masing-masing. Untuk saksi pilpres bisa gotong royong dalam hal pembiayaannya,” katanya.

Sementara itu, Arsul mengatakan, cara lain menekan biaya saksi melalui keija sama dengan rekan koalisi. ’’Misalnya, di satu daerah, PPP tidak punya saksi, tetapi, kan, ada partai koalisi lain punya saksi, di situlah saling bantu, saling bertukar informasi saat pileg. Praktik saling percaya ini sudah ada sejak sebelumnya,” ujarnya.

Dengan demikian, partai tidak perlu menempatkan saksi di semua TPS. (AGE)

menu
menu