Sumber berita: KOMPAS. N0 70 THN-54 JUMAT 07 SEPTEMBER 2018

Sumber foto: Sindonews.com

Selesaikan Dugaan Pemilih Ganda

Dugaan adanya pemilih ganda mesti diselesaikan karena mengancam kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS - Dugaan ada pemilih ganda dalam daftar pemilih Pemilu 2019 yang ditemukan Badan Pengawas Pemilu ataupun peserta pemilu harus dituntaskan agar tak menjadi bola liar yang mengancam kredibilitas pemilu. Pemerintah pusat dan penyelenggara pemilu harus bersinergi untuk mendapatkan daftar pemilih tetap yang valid.

’’Indikasi 25 juta pemilih ganda itu sangat besar. Begitu pula ada temuan Bawaslu sehingga harus diklarifikasi dan diverifikasi oleh KPU,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron, di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 tingkat nasional pada Rabu (5/9), KPU telah menetapkan DPT Pemilu 2019, tetapi dengan catatan dapat diperbaiki kembali maksimal 10 hari mendatang. Keputusan ini diambil setelah Bawaslu menemukan ada 131.363 pemilih ganda dari 76 kabupaten/kota. Selain itu, KPU juga ingin mengakomodasi catatan partai politik peserta pemilu yang menyatakan masih ditemukannya 25 juta pemilih ganda di daftar pemilih Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pihaknya menemukan data ganda tersebut dari salinan digital sistem informasi data pemilih (sidalih) yang terdapat di portal dalam jaringan KPU. Abhan belum bisa memastikan apakah jumlah pemilih ganda tersebut akan bertambah atau tidak. Ini karena masih ada 438 kabupaten/kota yang belum disisir. ’’Nanti semuanya akan kami petakan,” ujarnya

Berdasarkan data Bawaslu, lima kabupaten/kota yang memiliki pemilih ganda terbanyak adalah Sidoaijo (36.565 pemilih), Kutai Kertanegara (20.396 pemilih), Tanah Bumbu (10.479 pemilih), Indragiri Hulu (8.875 pemilih), dan Kota Palangkaraya (4.223 pemilih).

Acuan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemilih ganda tidak akan ditemukan jika KPU menggunakan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) Kementerian Dalam Negeri. "Jika KPU daerah merujuk data DP4 Kementerian Dalam Negeri, seharusnya clear karena data kami data by name dan by address. Kalau toh ada, itu teknis,” ujarnya.

Tjahjo mengizinkan KPU, Bawaslu, dan parpol mengakses nomor induk kependudukan bersama untuk mengecek data agar tak lagi muncul pemilih ganda.

• Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini mengatakan, fenomena adanya dugaan pemilih ganda membuka ruang bagi terjadi kecurangan dan kerugian keuangan negara akibat pengadaan logistik yang membengkak karena kegandaan data pemilih.

”Ini membuat mutu demokrasi kita tercederai. Data pemilih ganda bisa memengaruhi cara kita mengukur kualitas kineija penyelenggara,” ujarnya

Terkait dengan hal itu, lanjut Titi, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus bersinergi agar ada kesepahaman soal administrasi data kependudukan sehingga data pemilih dapat tercatat secara bersih, akurat, valid, dan komprehensif. (BOW)

 

 

menu
menu