Sumber berita: KOMPAS, NO 040 THN SENIN 06 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Kompas.id

Sengketa Hanura Berkejaran Waktu

PEMILU 2019

JAKARTA, KOMPAS-Penyelesaian sengketa pencalonan anggota DPR yang diajukan Partai Hanura ke Badan Pengawas Pemilu akan berkejaran dengan waktu seiring dengan kian dekatnya waktu penyusunan dan penetapan daftar calon sementara DPR Oleh karena itu, Ba- waslu berusaha mempercepat penanganan proses sengketa.

Sebelumnya, dalam tahap penyerahan berkas perbaikan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan berkas perbaikan pencalonan DPR Partai Hanura yang diserahkan 31 Juli lalu tak memenuhi syarat. Dengan demikian, KPU menggunakan basis dokumen yang diserahkan pada 17 Juli guna menyusun daftar pemilih sementara.

Sementara berdasarkan verifikasi dokumen pencalonan yang diserahkan awal, baru ada sembilan dari 575 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Partai Hanura yang dinyatakan memenuhi syarat. Adapun 566 bacaleg lainnya dinyatakan belum memenuhi syarat.

Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, dihubungi dari Jakarta, Minggu (5/8/2018), menuturkan, pengurus Partai Hanura sudah menyerahkan berkas permohonan sengketa kepada Bawaslu, Jumat sore, tetapi berkas belum lengkap. Bawaslu memberikan waktu untuk memperbaiki berkas itu maksimal tiga hari keija atau hingga Rabu agar perkaranya bisa di- registrasi, kemudian ke proses persidangan mediasi. ’’Mereka dapat berita acara (pemeriksaan kelengkapan berkas perbaikan) dari KPU. Berita acara itu disengketakan,” kata Bagja.

Namun, Bagja belum bisa memastikan proses sengketa bisa diselesaikan sebelum akhir sub-tahapan penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPR ataupun DPRD pada 8-12 Agustus. Menurut Bagja, Bawaslu akan tetap mengupayakan agar proses sengketa beijalan cepat.

Selain pengajuan sengketa dari Partai Hanura, Bawaslu juga menerima surat permohonan mediasi PDI-P dan Partai Kebangkitan Bangsa. Permohonan mediasi itu diajukan terkait pemindahan caleg antar- dapil. KPU tak memperkenankan pemindahan caleg di dapil berbeda pada proses perbaikan berkas caleg. ’’Kami masih cek suratnya karena masih belum jelas mau masuk jalur mana (laporan pelanggaran administrasi atau permohonan sengketa),” kata Bagja

Sekretaris Jenderal Partai Hanura Herry Lontung Siregar membenarkan partainya mengajukan sengketa. Namun,' dia tak merespons soal pokok permohonan dan di berapa dapil sengketa itu diajukan.

Sementara itu, KPU menyatakan siap menghadapi sengketa Partai Hanura. Menurut anggota KPU, Wahyu Setiawan, petugas KPU sudah merekam semua aktivitas perbaikan berkas sehingga kebijakan KPU bisa dipertanggungjawabkan. Menurut dia, KPU memberikan kesempatan sama kepada semua parpol, tapi dokumen yang diserahkan Hanura tak lengkap sehingga tak bisa diterima.

Terkait waktu penetapan DCS DPR yang semakin dekat, Wahyu mengatakan, bisa saja penetapan DCS dilakukan tak serentak untuk parpol jika hasil sengketa di Bawaslu memutuskan hal berbeda dari putusan KPU terkait dokumen perbaikan Partai Hanura.

Dilema pengawasan

Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 memiliki kompleksitas tinggi dari sisi skala dan intensitas sehingga butuh keterlibatan banyak pihak untuk memantau pemilu sesuai koridor.

Berdasarkan data KPU, setidaknya ada 799.855 tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2019 dengan jumlah calon terlibat pemilihan DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota hingga ratusan ribu.

Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Alwan Ola Riantoby menuturkan, lembaga pemantau jadi salah satu pilar pengawalan proses pemilu. Hanya saja belakangan ini, di tengah polarisasi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat lebih memilih jadi relawan tim kampanye daripada relawan pemantau pemilu. (GAL)

 

menu
menu