Sumber berita: KOMPAS, NO 002 THN 54, JUMAT 29 JUNI 2018

Sumber foto: Istimewa

Seusai Kotak Kosong ’’Melawan’’ Petahana

Meningkatnya jumlah calon tunggal dalam tiga gelombang pilkada serentak
menimbulkan kekhawatiran terhadap esensi kontestasi dalam demokrasi.
Namun, hasil rekapitulasi sementara perolehan suara 28 Juni menunjukkan
kecenderungan kotak kosong semakin kencang "melawan".

Seorang petugas penghubung dari Badan Pengawas Pemilu berdiri di depan contoh kertas suara yang dipasang di depan Tempat Pemungutan Suara 2 Kelurahan Pa- nunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, Rabu (27/6/2018) pagi. Kepada perwakilan badan penyelenggara pemilu dari luar negeri, perwakilan kedutaan besar,negara sahabat, dan pegiat pemilu, ia menyampaikan pengaturan soal pilkada dengan pasangan calon tunggal.

Ia memberi penjelasan mulai dari tata cara pencoblosan hingga bagaimana kemenangan ditentukan dalam kasus kandidat melawan kotak kosong. Pasangan calon tunggal bisa meraih kemenangan jika mendapat suara terbanyak. Sementara itu, jika kotak kosong yang meraih suara terbanyak, pemilihan akan dilakukan kembali setahun kemudian atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan di per- undang-undangan.

’’Apakah suara mayoritas lebih dari 50 persen itu berdasarkan suara sah atau dari jumlah pemilih yang teregistrasi?” tanya Kongyos Boonark, Direktur Divisi Luar Negeri Komisi Pemilihan Umum Thailand.' ’’Berdasarkan suara sah yang masuk,” jawab petugas tersebut.

Kongyos kemudian membandingkan pengaturan itu dengan kasus di negaranya bersama seorang peserta Elections Studies Program yang lain. Acara yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu RI itu dihadiri sekitar 100 peserta, di antaranya ada perwakilan 12 lembaga pemilihan umum luar negeri, seperti dari Thailand, Timor-Leste, Swiss, Australia, Filipina, dan India. Para peserta dibagi menjadi beberapa tim yang mendatangi daerah berbeda, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Serang, Kota Bekasi, dan Kota Tangerang.

Dari lima daerah tersebut, Kota Tangerang menyelenggarakan pilkada dengan satu pasang calon. Pasangan calon petahana Arief R Wismansyah dan Sach- rudin didukung 10 partai politik parlemen. Namun, Kota Tangerang tidak sendiri. Pada pilkada serentak 2018, dari 171 daerah yang menggelar pilkada, ada 16 daerah dengan calon tunggal. Dari 16 daerah itu, 14 pasangan calon tunggal merupakan petahana yang ’’memborong” parpol sehingga tidak tersisa kendaraan politik bagi pasangan calon alternatif.

Penyediaan pilihan
Pada tiga gelombang pilkada, jumlah pasangan calon tunggal terus naik. Pada pilkada serentak 2015 ada tiga daerah dengan pasangan calon tunggal, kemudian pada 2017 jumlah calon tunggal naik menjadi sembilan daerah.

Saat dimintai tanggapan soal fenomena ini, Wakil Duta Besar Republik Federal Jerman Hendrik Barkeling yang menjadi salah satu peserta program Ba- waslu itu menuturkan bahwa esensi sebuah pemilihan ialah menyediakan pilihan-pilihan sehingga seyogianya ada kandidat yang hisa dipilih oleh para pc milih.

Kendati begitu, ia juga mengapresiasi bahwa di tengah pilkada dengan calon tunggal Itu, para pemilih masih diberikan pilihan untuk tidak setuju terhadap calon tunggal. ”Itu bagus karena artinya masih ada pilihan, tetapi dalam konteks demokrasi, akan lebih bermakna jika pilihan itu merupakan pilihan kandidat yang berbeda,” kata Hendrik.
Dari sisi pengajuan kandidat, dia menilai ambang batas untuk mengajukan kandidat dalam pemilihan di Jerman cenderung lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Sebenarnya para pegiat pemilu di Indonesia berkali-kali mengingatkan pembuat regulasi bahwa syarat pencalonan kan-didat baik dari jalur partai politik maupun perseorangan terlalu berat.

Saat ini, untuk mengusung kandidat, partai politik atau gabungan parpol harus memiliki minimal 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen raihan suara sah pada pemilihan legislatif terdahulu. Sementara itu, calon perseorangan juga harus mengumpulkan dukungan minimal 6,5-10 persen dari daftar pemilih tetap pemilihan terdahulu.

Perlawanan kotak kosong

Esensi kontestasi dalam pilkada dengan calon tunggal memang menjadi terganggu. Namun, rekapitulasi sementara terhadap hasil pemungutan suara di daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal tahun 2018 mengindikasikan adanya ’’perlawanan” dari pemilih kotak kosong.

Hasil olah data dari rekap cepat Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Kamis (28/6) pukul 16.00 di 14 daerah yang menggelar pilkada dengan calon tunggal, 4 daerah atau sekitar 28 persen di antaranya menunjukkan, kotak kosong meraih lebih dari 30 persen suara pemilih. Sebelumnya, pada pilkada serentak 2017, dari ‘1 daerah pilkada dengan calon tunggal, hanya I daerah yang kolak kosongnya mcndnpnl suara lebih dari 30% persen.

Jika pada pilkada serentak 2017 hanya ada satu daerah di mana calon tunggal hampir kalah dari kotak koSong, hasil hitung cepat beberapa lembaga survei pada Pilkada 2018 mengindikasikan kotak kosong unggul dari calon tunggal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Data KPU juga menunjukkan, kotak kosong meraih 53,17 persen, di atas pasangan calon Munaffi-Rachma-tika yang mendapat 46,83 persen. Namun, data yang masuk baru 60,71 persen.

’’Calon tunggal itu fenomena yang baru muncul di pilkada serentak 2015. Masyarakat belum sepenuhnya terbiasa dengan calon tunggal dan kotak kosong. Namun, mereka mulai beradaptasi dengan mekanisme pemilihan, yang membuat pemilih kotak kosong meningkat,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan Demokrasi Titi Anggraini.

Titi mulai melihat ada kecenderungan semakin terkonsolida- sinya gerakan pendukung kotak kosong yang tidak menginginkan pilkada hanya dengan satu pa- sangari calon. Hanya saja, Titi menilai masih ada situasi tidak berimbang dalam kampanye yang seolah memberi karpet merah hagi calon tunggal. Kampanye yang difasilitasi hanya kampanye untuk calon tunggal. Menurut dia, ke depan harus ada keseimbangan dan pengaturan lebih setara, fnulai dari sosialisasi hingga fasilitasi kampanye oleh negara.

’’Penyebaran informasi harus betul-betul mengedukasi masyarakat bahwa mereka masih boleh punya pilihan selain calon tunggal. Jika mereka tidak Setuju, masih ada mekanisme untuk mengekspresikan pilihan politik,” ujar Titi.

Dengan kata lain, gagasan ini hisa memperkecil insentif bagi kandidat calon tunggal yang berharap bisa menang mudah dengan menghindari kompetisi an- tarkandidat, lantas memilih melawan kotak kosong.

Juru Bicara Asian Network for Free Elections Damago Magbual menuturkan, terbuka ruang untuk memperbaiki regulasi pemilihan di Indonesia. Ia mengatakan, dalam pilkada dengan calon tunggal memang sudah ada ambang batas untuk menentukan pemenang, yakni 50 persen lebih dari suara sah. Namun, dengan tendensi ketiadaan kontestasi pada pilkada dengan calon tunggal, pemilih biasanya tidak tertarik untuk memilih.

Dengan begitu, bisa saja raihan mayoritas itu berasal dari tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Ambang batas kemenangan bisa ditingkatkan, disesuaikan dengan sejarah dan karakteristik pemilihan di Indonesia.

Selain itu, Damago berpendapat, perlu juga mengamandemen undang-undang partai politik agar parpol benar-benar menyediakan kandidat bagi para pemilih. Dia mengingatkan, hal itu merupakan salah satu kewajiban parpol.

Pertanyaannya, kini maukah para pemangku kepentingan pemilihan mendengarkan masukan itu? Atau justru ingin membiarkan pilkada dengan calon tunggal terus muncul? (ANTONY LEE)

 

menu
menu