Sumber berita: KOMPAS, NO 012 THN 54, SENIN 09 JULI 2018

Sumber foto: Mahkamah Konstitusi (ist)

Seusai MK Menolak Uji Materi

Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak kecewa dan tetap mendukung Presiden Joko Widodo setelah penolakan uji materi persyaratan calon presiden dan wapres di Mahkamah Konstitusi. Bahkan, Jusuf Kalla tetap ingin bersama. Opsi apakah yang bakal terjadi hingga 10 Agustus pukul 24.00?

Kemarin kami masih tunggu putusan judicial review persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden di Mahkamah Konstitusi, tetapi kalau sekarang kita tunggu apa lagi? MK sudah menolak karena menganggap para pemohon tak punya legal standing (kedudukan hukum) sebagai penguji undang-undang,” kata pejabat di lingkungan Istana saat bertemu Kompas, Kamis (28/6/2018).

Menanggapi putusan MK terhadap uji materi Pasal 169 Huruf n dan Pasal 227 Huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seperti tercatat dalam Perkara Nomor 36/PUU-XVT/2018 dan 40/PUU-XVI/2018, yang saat itu diputuskan di MK, sang pejabat tersebut mengatakan, Presiden Joko Widodo mau tidak mau harus mengumpulkan partai politik pendukungnya untuk membahasnya lagi soal cawapres pendampingnya.

Meskipun parpol pendukung pemerintah menyatakan akan bertemu dalam waktu dekat untuk menentukan cawapres, hingga kemarin Presiden Joko- wi belum menentukan nama yang cocok dan disepakati bersama sebagai pengganti JK.

Memang, ada beberapa nama, seperti Mahfud MD (mantan Ketua MK), Chairul Tanjung (pengusaha/mantan Men- ko Perekonomian), Tuanku Guru Bajang (Gubernur Nusa Tenggara Barat), Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan), dan Sri Mulyani Indrawati, yang disebut-sebut bisa menjadi cawapres Jokowi, tetapi belum ada yang dipilih karena disebutkan di kalangan Istana yang hampir memiliki semua syarat kedekatan, kecocokan, dan kemampuan menghadapi persoalan sekarang dan selama lima tahun mendatang.

”Pak JK (panggilan Kalla), juga ibu Mufidah sendiri itu sekarang paling punya chemistry yang kuat dengan Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Pak JK juga sangat punya kedekatan dengan kelompok agama dan pimpinan umat Islam, yang saat ini sangat diperlukan untuk mewujudkan keberagaman Indonesia. Begitu pula di bidang ekonomi dan investasi, Pak JK juga pengusaha yang punya akses ke investasi dan tahu ekonomi. Jadi, Pak JK itu opsi pertama dan utama Pak Jokowi,” ujar pejabat Istana lainnya baru-baru ini.

Bahkan, disebut-sebut, Presiden Jokowi dua-tiga kali sudah memintanya untuk mendampingi kembali pada Pemilu 2019. ’’Jadi, siapa kalau bukan Pak JK yang mendampingi saya,” kata sang pejabat saat
menceritakan ekspresi Jokowi ketika keinginannya berdampingan kembali dengan Kalla pada periode 2019-2024 terbentur UU No 17/2017 tersebut.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung belum mau berkomentar. Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno hanya tersenyum dan tertawa kecil saat dikonfirmasi. Namun, kepada Kompas, Kalla secara diplomatis membenarkan ajakan Jokowi tersebut. ’’Saya bilang, ya, bagaimana dengan UU (Pemilu) itu? Sebenarnya saya ingin istirahat dan kumpul bersama keluarga, tetapi kalau untuk kepentingan negara bisa-bisa saja, saya tidak bisa menolak. Asalkan jangan menabrak UU, apalagi konstitusi,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Belakangan memang muncul uji materi UU Pemilu di MK oleh perorangan dan Perkumpulan Bakyat Proletar untuk Konstitusi, Federasi Serikat pekerja Singaperbangsa, serta Koalisi Advokat Nawacita Indonesia (KANI), yang akhirnya ditolak. Alasan MK karena pemohon dianggap tidak mempunyai kerugian konstitusional akibat UU Pemilu yang dimohonkan, Meskipun mendalilkan sebagai pembayar pajak, MK menilai tak ada hubungan kausalitas dengan UU yang dimohonkan karena pemohon bukan presiden dan wapres yang pernah menjabat dua kali pada jabatan yang sama.

Putusan MK kemudian membuka peluang menganalogikan, tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono atau Kalla, yang pernah menjadi presiden dan wapres dua kali, memungkinkan bisa mengajukan kembali karena dianggap sebagai sosok yang bisa dirugikan terkait dengan UU tersebut. Parpol yang memenuhi syarat konstitusi dan tidak ikut pembahasan UU Pemilu juga dimungkinkan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan kembali uji materi tersebut. Namun, mungkinkah hal itu terjadi di balik harapan Jokowi tetap ingin didampingi Kalla?

Menolak calon presiden
Saat sesi tanya jawab dengan para jurnalis asing, yang meminta komentarnya dengan penolakan MK, JCalla lugas me nyatakan tak kecewa dan menjawab santai. ’’Buat saya, 55 tahun berkiprah itu sudah cukup. Sudah waktunya saya bersama cucu dan keluarga,” kata Kalla.
Saat ditelepon dua jam setelah penolakan MK, Kalla juga menyatakan tidak kecewa dengan penolakan MK. Pasalnya, Kalla tidak mengajukan uji materi. ’’Saya tidak kecewa karena dari awal saya sudah bilang, kalaupun saya diminta menjadi wapres karena untuk mengabdi negeri, bisa-bisa saja, asalkan tak menyalahi UU dan konstitusi,’’ucapnya.

Terkait dengan pengabdian berikutnya setelah wapres,Kalla menyatakan ingin menjadi seorang negarawan, selain membantu persoalan dalam negeri, juga banyak berperan dalam perdamaian di negara-negara lain di dunia, seperti yang sudah dilakukannya sesuai keinginan Presiden Jokowi mewujudkan rekonsiliasi dan perdamaian di Afghanistan.

Terkait hubungannya dengan Presiden Jokowi, Kalla mengaku tidak akan berubah. ’’Selama ini hubungan saya sudah cukup baik dengan Pak Jokowi, saya kira akan tetap baik selamanya. Saya akan bantu Pak Jokowi jika memang diminta, ” kata Wapres.

Wujud sikapnya itu ditunjukkan ketika secara terus terang saat seorang pimpinan parpol diutus ke rumah dinasnya untuk menawarkannya sebagai capres, Kalla menolak mentah-mentah.

Waktu masih terus berjalan hingga 10 Agustus pukul 24.00. Segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk kemungkinan uji materi. Apakah Kalla tetap akan menjadi wapres Jokowi atau memilihkan pendamping yang tepat bagi Jokowi? Kita tunggu. Yang jelas, posisi Kalla saat ini dirasakan cukup penting menjelang Pemilu 2019.(SUHARTONO)

 

 

menu
menu