Sumber berita: KOMPAS, NO 009 THN 54, JUMAT 06 JULI 2018

Sumber foto: manadopostonline.com

Sinergi Menyatukan Arah

Presiden Joko Widodo menginginkan pembangunan tidak berjalan tanpa arah. Untuk itu, diharapkan adanya sinergi pusat dan daerah yang terarah dan konkret.

BOGOR, KOMPAS Kebijakan pemerintah pusat dan daerah perlu disinergikan bersama agar pembangunan tak berjalan tanpa arah dan benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sinergi yang diharapkan di antaranya proses perizinan berusaha di daerah.

Di hadapan perwakilan para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7/2018), Presiden Joko Widodo mengajak pimpinan daerah menerapkan garis kebijakan pembangunan yang searah.

’’Saya memang ingin mengundang dalam forum yang lebih kecil seperti ini sehingga lebih bebas menyampaikan hal-hal terkait dengan pemerintahan di daerah. Karena, kita ingin agar pemerintah pusat, provinsi, kabupaten betul-betul satu garis lurus. Dan, setiap kebijakan di pemerintahan pusat bisa dikerjakan secara sinergi bersama-sama antara kabupaten dan pusat,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Sebelum membuka Rapat Koordinasi Nasional Apkasi di Serpong, Banten, Kamis (5/7/2018), Presiden kemarin bertemu secara khusus dengan pengurus dan anggota Apkasi yang berjumlah 41 orang. Namun, pertemuan yang terbagi dalam dua sesi dan digelar pagi dan sore hari hanya terbuka untuk pers saat pengantar awal Presiden. Selebihnya, pertemuan berlangsung tertutup.

Presiden juga hanya didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun dari Apkasi, selain Ketua Umum Mardani Maming yang juga Bupati Tanah Bumbu, dalam pertemuan pagi harinya hadir pula Wakil Ketua Umum Apkasi Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo), Umbu Sappi Pateduk (Bupati Sumba Tengah), dan Sokhiatulo Laoli (Bupati Nias).

Sejumlah anggota Apkasi lainnya, pada sore harinya, juga hadir antara lain Bupati Luwu Utara

Indah Putri Indriani, Bupati Jember Faida, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Bupati Agam Indra Catri, dan Bupati Kepa- hiang Hidayattullah Sjahid, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, Bupati Belitung Timur Yuslih Ihza Mahen- dra, dan Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal.

Penyederhanaan aturan
Seusai pertemuan, Bupati Sumba Tengah Umbu S Pateduk menyatakan, banyaknya peraturan menyulitkan sinergi pusat dan daerah. Oleh karena itu, penyederhanaan aturan diharapkan bisa dilakukan secepatnya. ’’Contohnya sekarang, Presiden mau
bergerak cepat lewat menteri yang (ditunjuk), tetapi pejabat eselon 1-nya itu bukan wewenang presiden, harus melewati tes dahulu. Mau bekerja sama, tetapi jika tidak tahu persis orang- orangnya, susah. Apalagi kalau terikat dengan banyaknya aturan. Jadi, perlu penyederhanaan aturan,” ujarnya.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyatakan, terkait sinergi pusat dan daerah, Presiden Jokowi menyampaikan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (one single submissi- on/OSS) yang akan diluncurkan segera. Sistem tersebut diharapkan dapat mendorong investor lebih banyak dapat masuk ke

Indonesia karena penyederhanaan izin. ’’Kami menyambut baik sistem OSS itu,” kata Ratu Tatu. OSS merupakan sistem daring untuk proses perizinan. Sistem tersebut sebenarnya sudah diterapkan di daerah-daerah sehingga pemerintah daerah tinggal mengintegrasikannya.

Menurut Tatu, Presiden Jokowi, dalam sambutannya, juga mengingatkan agar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang jumlahnya terbatas dapat difokuskan pada bidang yang prioritas. Dengan demikian, manfaatnya akan lebih terasa untuk masyarakat.

Tatu juga menambahkan, pertemuan tersebut Sangat berharga bagi daerah. ’’Kami, para kepala daerah, pada hari ini, selain dijamu, juga melakukan kegiatan sangat santai' sehingga kami bisa leluasa menyampaikan beberapa hal (terkait sinergitas pusat dan daerah),” tambahnya.

Sejumlah keluhan juga diutarakan perwakilan bupati. Bupati Nias Sokhiatulo Laoli, misalnya, berharap para pegawai honorer kategori II dapat segera diangkat jadi pegawai. Bupati Jember Faida juga menginginkan perubahan aturan yang memudahkan kepala daerah mengangkat para pejabat tanpa harus lelang terbuka.

’’Jadi, harapannya, ada kebijakan khusus bagi putra daerah jadi pegawai,” ujar Umbu lagi. (INA)

menu
menu