Sumber berita: KOMPAS, NO 021 THN 54, RABU 18 JULI 2018

Sumber foto: PressReader.com

Solusi Kasus HAM Masih Terus Dicari

Kemenko Polhukam menyiapkan Dewan Kerukunan Nasional yang akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Adapun untuk Pemilu 2019, Komnas HAM menyiapkan norma antidiskriminasi.

SURABAYA, KOMPAS - Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sedang membentuk Dewan Kerukunan Nasional. Dewan tersebut akan membahas permasalahan dan menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu.

Saat berpidato dalam Rapat Keija Nasional (Rakernas) Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (17/7/2018), Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Dewan Kerukunan Nasional (DKN) akan bekerja menggunakan budaya tradisional Indonesia, yakni tata adat. ”DKN berusaha menemukan jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di luar jalur yudisial, yaitu jalur adat,” katanya.

Wiranto mengakui, pemerintah masih memiliki utang soal penyelesaian dugaan pelanggaran berat masa lalu. Kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang hendak dituntaskan, antara lain, peristiwa 1965-1966, penembakan misterius (1982-1985), peristiwa Talangsari, Lampung (1989), penghilangan orang secara paksa (1997-1998), kerusuhan Mei 1998, serta peristiwa Tri- sakti, Semanggi I, dan Semanggi II. ’’Sebelum pemerintahan ini berakhir, mudah-mudahan utang ini sudah bukan utang lagi,” katanya

Wiranto menjelaskan, DKN disusun dari rencana semula menyusun UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang kemudian ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai tidak memiliki dasar hukum. DKN akan dirancang sebagai wadah kelembagaan dengan dasar hukum peraturan presiden. Selanjutnya, akan dipilih tokoh-tokoh masyarakat yang dinilai memahami untuk mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah.

Norma antidiskriminasi
Adapun di Jakarta, Komisi Nasional (Komnas) HAM akan meluncurkan draf pengaturan standar dan norma penghapusan diskriminasi ras dan etnis di laman resminya. Standard setting dan norma ini akan menjadi panduan berperilaku bagi semua instansi pemerintahan ataupun masyarakat untuk menghindari narasi- narasi diskriminatif selama tahapan Pemilu 2019.

Menjelang Pemilu 2019, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai, acuan berperilaku untuk rpelindungi HAM semakin penting. Pesta demokrasi tersebut malah sering menjadi titik rawan terjadinya tindak diskriminasi mulai dari ujaran kebencian (hate speech) hingga kejahatan berbasis kebencian (hate crime').

’’Kami memberikan kerangka norma dan panduan berperilaku agar tidak ditafsirkan sebebas mungkin oleh penegak hukum, penyelenggara negara, ataupun masyarakat,” kata Choirul.

Berkait hal ini, pengajar hukum Universitas Brawijaya, Malang, Ali Safaat, berpendapat, diskriminasi dalam Pemilu 2019 dapat terjadi mulai dari pendaftaran, kampanye, hingga pemungutan suara. Dia mengusulkan agar panduan itu memuat acuan khusus diskriminasi pemilu.

’’Kampanye memilih calon berdasarkan identitas tertentu, itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana karena diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,” kata Ali. (ODY/E03)

 

menu
menu