Sumber berita: KOMPAS. N0 56 THN-54 JUMAT 24 AGUSTUS 2018

Sumber foto: ilustasi | industri.co.id

Tiga Sektor Dikecualikan

Pemerintah menetapkan pengecualian dalam kebijakan kewajiban pemakaian biodiesel 20 persen. Ada sanksi bagi badan usaha yang tidak melaksanakan mandat tersebut.

JAKARTA, KOMPAS - Tiga sektor dikecualikan dalam kebijakan kewajiban pemakaian biodiesel 20 persen yang dikenal sebagai mandatori B20. Tiga sektor itu adalah alat utama sistem persenjataan, sebagian mesin pembangkit listrik, dan mesin alat tambang yang dioperasikan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. Pemerintah juga menetapkan denda bagi badan usaha yang tidak melaksanakan mandatori B20.

Seusai rapat koordinasi pembahasan mandatori B20 di Ke- menterian Koordinator Perekonomian, Kamis (23/8/2018), di Jakarta, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, evaluasi teknis mandatori B20 terhadap tiga sektor tersebut belum tuntas. Khusus untuk mesin tambang milik Freeport, pihaknya khawatir biodiesel akan beku karena pengaruh suhu rendah. Pasalnya, operasi Freeport di Timika berada di wilayah pegunungan.

Soal penggunaan biodiesel untuk mesin kereta api, lanjut Djoko, evaluasinya sudah tuntas. Mandatori B20 tidak menemui kendala untuk digunakan pada mesin kereta api. Sebelumnya,

hasil evaluasi pemakaian biodiesel untuk lokomotif merekomendasikan penangguhan penggunaan. Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Djoko Rahardjo Abumanan menambahkan, mesin pembangkit PLN telah siap menggunakan pencampuran biodiesel dengan solar. Total kebutuhan bahan bakar minyak untuk mesin pembangkit PLN sebanyak 2,2 juta kiloliter setahun.

Dengan kebijakan B20, PLN membutuhkan 440.000 kiloliter biodiesel. Tahun lalu, serapan biodiesel PLN 294.000 kiloliter. Adapun mesin pembangkit listrik yang belum siap hanya sebagian kecil dari total mesin pembangkit tenaga diesel yang mencapai 4.435 unit.
Sanksi

Pemerintah akan menerapkan sanksi terhadap badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pencampuran biodiesel ke dalam solar yang mereka jual. Sanksi administratif berupa denda Rp 6.000 per liter. PT Pertamina (Persero), misalnya, jika tidak mencampur biodiesel ke solar, dendanya Rp 6.000 dikalikan volume solar yang dijual.

Menteri BUMN Rini S Soemamo dan Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati tak berkomentar banyak. Seusai rapat, Rini langsung masuk ke kendaraan dinasnya Sementara Nicke mengatakan bahwa Pertamina siap menjalankan kebijakan itu.
Kebijakan mandatori B20 diandalkan pemerintah untuk menghemat devisa Sampai akhir tahun ini diperkirakan ada penghematan devisa sampai 2 miliar dollar AS. Adapun proyeksi penghematan devisa tahun depan sekitar 4 miliar dollar AS.

Industri minyak kelapa sawit dinilai menjadi kekuatan ekonomi Indonesia karena tidak hanya jadi bahan pangan dan produk konsumsi, tetapi juga sumber energi baru dan terbarukan. Oleh karena itu, pengembangan perlu terus dilakukan dan hambatannya harus diatasi.

Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang, di Belitung, menyatakan, sumber energi dari minyak nabati kelapa sawit akan berperan besar di masa mendatang. Namun, ada pihak yang tak ingin industri sawit berkembang sehingga muncul kampanye negatif. (APO/FER)

menu
menu