Sumber berita: KOMPAS, NO 015 THN 54, KAMIS 12 JULI 2018

Sumber foto: Republika.co.id

Ubah Pola Pikir Saat Daftarkan Anak Sekolah

Sangat disayangkan banyaknya orang yang mendadak mengaku jadi warga miskin demi mendapatkan surat keterangan tidak mampu. Penggunaan dokumen palsu adalah contoh ketidakjujuran di depan anak sendiri.

JAKARTA, KOMPAS - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengajak masyarakat mengubah cara berpikir demi pembenahan sistem persekolahan. Dengan zo- nasi yang baik, sebetulnya pembenahan di sekolah bisa dilakukan.

”Ini persoalan mindset dari para orangtua yang tiap tahun larut dalam perburuan sekolah favorit,” ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Muhadjir menyayangkan banyaknya orang yang mendadak mengaku jadi orang miskin demi mendapatkan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Artinya, orangtua memberi contoh tak jujur pada anaknya sendiri. Saat ini, kita sedang membentuk karakter integritas di sekolah. Bagaimana mau menegakkan integritas pada anak jika sudah dimulai dari keluarga dengan mendaftarkan anak secara tak jujur,” ujarnya.

Muhadjir menyayangkan jika program zonasi yang bertujuan memperbaiki sistem persekolahan ke depannya disiasati sejumlah orangtua siswa baru. ’’Bukan berarti pas mendaftar, prosesnya berhenti sampai di situ. Verifikasi akan berkesinambungan. Apalagi, kan, data siswa masuk dalam data pokok pendidikan. Nanti juga bisa terlacak Kemdikbud,” katanya

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Heru Pumomo mengatakan, para orangtua dan pengurus RT/RW diminta jujur saat melayani warga untuk mendapatkan SKTM.

Sejumlah masalah yang timbul: munculnya penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur mandiri, seperti yang terjadi di Lampung, jalur SKTM di Jawa Tengah, jalur masyarakat prase- jahtera di Jawa Barat, dan jalur migrasi kependudukan dan catatan sipil di DKI Jakarta.

Situasi ini dipicu oleh penjabaran atas Permendikbud No 14 Tahun 2018 Bab III tentang tata cara'PPDB. Pada bagian ke-6 tentang biaya di pasal 19 berbunyi, "Pemprov wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dibuktikan dengan SKTM

Dalam ketentuan pasal 16 ayat 2 berbunyi, ’’Domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB’. Pasal ini dinilai tidak terukur dengan jelas alasan migrasi dukcapilnya dari suatu daerah ke daerah lain.

Secara faktual, banyak ditemukan migrasi dukcapil dipergunakan untuk memperoleh peluang bersekolah di sekolah negeri (favorit) yang mengakibatkan menutup peluang siswa alih jenjang di zona itu.

Ancaman penjara
Di Jateng, polisi turun tangan mengusut maraknya manipulasi SKTM itu. Pemanipu- lasi SKTM dinilai sebagai penipuan serius dengan ancaman penjara hingga 6 tahun, merujuk Pasal 263 KUHP. Kepala Polda Jateng Inspektur Jenderal Condro Kirono, Rabu, menyatakan membentuk tim penyelidik untuk kasus ini.

Berdasarkan data Posko PPDB Online Provinsi Jateng, Rabu pukul 17.00, SKTM pada proses PPDB 2018 tingkat SMA dan SMK di seluruh Jateng mencapai 148.854 dokumen. Setelah diverifikasi, 78.406 dokumen dinyatakan gugur.

' Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jabar Haneda Sri Lastoto mengatakan, pihaknya menerima 60 laporan dari masyarakat terkait PPDB.

Kepala ORI Perwakilan DIY Budhi Masthuri meminta dinas terkait melalui pihak sekolah melakukan verifikasi ulang terhadap siswa-siswi yang diterima melalui jalur SKTM.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendorong Kemdikbud mengkaji ulang sistem zonasi. Sistem ini rawan pelanggaran terhadap hak anak untuk sekolah serta kecurangan lain. (ELN/DIT/RTG/HRS/E15)

 

menu
menu