Sumber berita: KOMPAS, NO 014 THN 54, RABU 11 JULI 2018

Sumber foto: Kronik Totabuan.com

Ujian Antikorupsi untuk Parpol

Lewat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan, harapan memiliki wakil rakyat yang berintegritas dan bebas korupsi tengah diupayakan. Kini, yang ditunggu adalah komitmen parpol untuk mewujudkan harapan tersebut.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Setelah menempuh jalan berliku, PKPU yang menjadi jalan untuk melarang mantan narapidana perkara korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba, akhirnya diundangkan pada 3 Juli 2018.

Upaya yang lebih serius, kini memang mesti dilakukan untuk menjaga agar pemilu dan juga pilkada, menjadi proses demokrasi guna menghasilkan pim- ' pinan atau wakil rakyat yang . berintegritas serta berkualitas. , Hal itu, antara lain dengan cara • hanya menyodorkan kandidat ■ yang punya rekam jejak tak tercela.

Langkah itu dibutuhkan sebab sejumlah tersangka kasus korupsi ternyata dapat terpilih di pilkada Pada Pilkada 2018 yang digelar 27 Juni lalu, dua tersangka kasus korupsi jadi pemenang. Mereka adalah Ahmad Hidayat Mus di Pemilihan Gubernur Maluku Utara dan Syahri Mulyo dalam Pemilihan Bupati Tulungagung. Padahal, saat pemungutan suara berlangsung, Syahri Mulyo bahkan berada dalam tahanan KPK.

Hal serupa juga terjadi di pilkada sebelumnya. Pada Pilkada 2017, Samsu Umar Abdul Sa- miun memenangi Pilkada Buton. Padahal, saat itu dia sedang berstatus tersangka.

Sesuai Pasal 163 Ayat 6 dan Pasal 164 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Ahmad Hidayat Mus dan Syahri Mulyo tetap akan dilantik sebagai kepala daerah, meski dia berstatus tersangka. Pemberhentian dari jabatan sebagai kepala daerah baru akan dilakukan jika sudah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa mereka bersalah.

Persoalan ini, beberapa kali I menimbulkan perdebatan terkait etis tidaknya pelantikan kepala daerah yang telah berstatus tersangka. Pada saat yang sama, juga muncul kesadaran terhadap pentingnya pembenahan di partai politik (parpol) dan peningkatan pendidikan politik agar masyarakat tidak permisif terhadap masalah korupsi.

Momentum
Terlepas dari itu semua, menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, mestinya pilkada adalah momentum untuk memilih pemimpin yang terbaik, baik rekam jejaknya maupun kinerjanya.

’’Nyatanya di Tulungagung dan Maluku Utara, calon yang tersangka dan ditahan tetap terpilih. Ini menjadi tantangan. Saya mendukung apa yang diputuskan KPU (dengan mencegah mantan napi perkara korupsi menjadi caleg),” tutur Haris dalam acara bincang Satu Meja berjudul ’’Pilkada dan Korupsi” di Kompas TV, Senin (9/7/2018).

Turut hadir sebagai pembicara dalam acara, yang dipandu Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo, ini adalah Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Ba- haruddin, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi, dan pengajar hukum tata negara Bivitri Susanti.

Menurut Baidowi, unggulnya sejumlah tersangka korupsi dalam pilkada disebabkan sejumlah faktor. Hal itu, antara lain, karena tingkat kedewasaan dan pemahaman politik di daerah yang tidak bisa disamakan dengan warga ibu kota. Ia juga mengatakan, politik uang masih memegang peranan dalam persoalan ini.

Terkait PKPU No 20/2018 yang membuat mantan napi perkara korupsi tak bisa menjadi caleg di Pemilu 2019, Baidowi menilai kebijakan tersebut tepat secara moral. Namun, bertentangan dengan regulasi yang ada. ’’PKPU silakan berlaku, tetapi KPU tetap bisa menerima caleg bekas napi korupsi hingga ada putusaii uji materi dari Mahkamah Agung (MA),” ujarnya.

Namun, MA memilih menunda pengujian PKPU tersebut. Alasannya, uji materi tentang UU Pemilu, yang akan menjadi batu uji dari PKPU itu, masih berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahtiar menyebutkan aturan yang membuat para bekas napi perkara korupsi tak bisa menjadi caleg, sebelumnya telah dicantumkan dalam beberapa UU, tetapi dibatalkan oleh MK. ’’Sebenarnya sudah ada dari dulu, meski dengan syarat jika yang bersangkutan mengakui dan terbuka tetap bisa ikut. Tapi dari kesimpulan terakhir, silakan parpol melakukan seleksi internal sendiri,” katanya

Sementara itu, Bivitri berpendapat adagium vox populi vox Dei sukar diterapkan di Indonesia karena pendjdikan politik belum tepat sasaran. Munculnya PKPU itu, menurut dia, sesuai dan tidak melanggar UU, bahkan mengedepankan etika. Hal yang, patut digarisbawahi, PKPU itu berupaya melindungi daerah agar tak digerogoti korupsi dan parpol punya tanggung jawab menunjukkan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi.

”Yang tersampaikan selama ini hanya sebatas jargon. Politik uang masih ada karena masyarakat hanya paham dapat uang, tidak peduli uang itu, misalnya dari hasil korupsi rumah sakit. Lalu (tersangka korupsi) yang terpilih tetap dilantik sesuai aturan. Ini ironis, dilantik untuk diberhentikan,” ujar Bivitri.

Dalam buku Political Parties and Democracy, Larry Diamond dan Richard Gunters menyatakan, parpol adalah instrumen utama dalam demokrasi dan menjadi wadah bagi publik untuk memperoleh pendidikan politik dan bersaing sehat untuk membangun negara.

Namun, seiring berjalannya waktu, parpol cenderung hanya menjadi alat untuk memperoleh kekuasaan dan memuaskan kepentingan sepihak. Asas perekrutan, membangun pemilu yang adil, hingga menciptakan pemerintahan yang bersih serta efektif mulai ditinggalkan. Kondisi ini yang akhirnya memunculkan sejumlah anomali, seperti kandidat dengan rekam jejak tak baik bisa menang pada pemilu atau pilkada.

Pada akhirnya, muara dari persoalan ini kembali ke parpol. Kontribusi nyata parpol dalam melawan korupsi dan kesadaran untuk membangun etika politik yang sehat anjat dinanti.(RIANA A IBRAHIM)

menu
menu