Sumber berita: KOMPAS, NO 017 THN 54, SABTU 14 JULI 2018

Sumber foto: PressReader kompas, Petugas memeriksa kelengkapan berkas perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (13/7/2018). Hingga pukul 15.00 kemarin, M K telah menerima 65 permohonan perkara sengketa Pilkada 2018.

Utamakan Keadilan Substantif

Mahkamah Konstitusi diminta untuk tidak terpaku pada syarat ambang batas selisih suara saat menangani perkara sengketa pilkada. MK perlu mengedepankan keadilan substantif.

JAKARTA, KOMPAS - Mahkamah Konstitusi diharapkan mengutamakan keadilan sybstantif dalam memeriksa perkara sengketa pilkada dan tidak sekadar keadilan prosedural. Ambang batas selisih suara 0,5 hingga 2 persen sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada seharusnya tidak mengekang MK dalam menangani perkara tersebut.

Pakar hukum tata negara, Re- fly Harun, mengatakan, MK perlu mencermati sejumlah perkara sengketa pilkada, kendati terlihat ada selisih suara yang mencolok.
’’Sepanjang ada alasan yang kuat dan demi mewujudkan pemilihan yang luber (langsung umum bebas dan rahasia) serta judil (jujur adil), MK sebaiknya melepaskan atau membuka syarat 0,5-2 persen itu.

Kecuali tidak ada alasan yang kuat, misalnya, permohonan sengketa itu tidak serius atau tidak ada hal-hal yang secara spesifik menunjukkan perlunya permohonan itu didalami, syarat formalitas itu bisa saja ditutup,” ungkap Refly, Jumat (13/7/2018), di Jakarta.

Hingga Jumat sore, MK menerima 65 berkas pendaftaran sengketa hasil pilkada. Sebanyak tujuh permohonan terkait sengketa pemilihan guber- nur/wakil gubernur, 42 pemilihan bupati/waldl bupati, dan 16 pemilihan wali kota/wakil wali kota. Pendaftaran sengketa hasil pilkada ditutup semalam pukul 24.00.

Selain mempersoalkan tentang selisih suara, berdasarkan penelusuran dari berkas permohonan, kebanyakan pasangan calon mempersoalkan tentang dugaan politik uang, intimidasi dari tim sukses pasangan calon, tidak adanya pemungutan suara di sejumlah tempat, tak ada pemu- takhiran data pemilih tetap (DPT), tak adanya rekapitulasi di tingkat kecamatan ataupun distrik, dan lainnya.

Menurut Refly, ada sebagian permohonan sengketa pilkada yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Dua permohonan dari Kota Makassar terkait kemenangan kotak kosong menjadi salah satunya. Hal ini terkait dengan adanya kompleksitas hukum dalam penyelenggaraan pilkada tersebut. Ia mengatakan, jarak perolehan suara kotak kosong dengan calon tunggal cukup jauh atau melebihi ambang batas yang diatur Pasal 158 UU Pilkada.

Namun, M K diharapkan tak sekadar melihat hal itu. Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah mengatakan, setelah berkas permohonan masuk, registrasi perkara sengketa hasil Pilkada akan dilakukan serentak pada 23 Juli. Namun, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, masih ada saja pasangan calon yang mengajukan permohonan perkara pilkada setelah tanggal tersebut. Pasalnya, MK tidak bisa menolak permohonan jika ada warga yang hendak berperkara di M K.

’’Sesuai ketentuan, M K wajib memproses permohonan perkara yang masuk terlepas dari hasil atau putusannya seperti apa yang merupakan ranah hakim konstitusi,” kalanya

Netralitas ASN
Pilkada serentak 2018, menurut catatan data Kementerian Dalam Negeri, diikuti sebanyak 2,7 juta aparatur sipil negara. Dari total ASN itu, ada 157 orang yang diduga melakukan pelanggaran Pelaksana Tugas (Pit) Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri Andi Batara Lifu mengatakan, para ASN yang melakukan pelanggaran dari sejumlah daerah Jawa Barat, dan lainnya.

Pelanggaran yang dimaksud adalah terlibat dalam kampanye petahana, masalah administrasi, serta ada dugaan memobilisasi massa. Menitrut Andi, saat ini, data itu sedang didalami oleh Panitia Pengawas Pemilu (Pan- waslu). Apabila ada pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang ASN, yang bersangkutan akan dikenai sanksi.

’’Sesuai dengan surat edaran bersama Menpan dan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatjrr Negara dan Reformasi Birokrasi), sanksi sedang dan berat. Jadi, tidak ada sanksi ringan,” kata Andi. (REK/BOW/E18)

 

menu
menu