Sumber berita: KOMPAS, NO 023 THN 54, JUMAT 20 JULI 2018

Sumber foto: parlementaria.com

UU Masyarakat Adat Butuh Tiga Sidang

Pemerinlah berkomitmen menetapkan Undang Undang Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat hukum adat adalah perwujudan kebinekaan.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berkomitmen mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat setelah tiga kali sidang pembahasan. Pada sidang pertama, pemerintah akan menyampaikan daftar inventarisasi masalah atau DIM.
Demikian kesimpulan rapat kerja dalam rangka pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat antara Badan Legislasi DPR sebagai pengusul RUU Masyarakat Hukum Adat dengan ke- menterian sektor terkait, Kamis (19/7/2018), di Jakarta.

"Pembahasan akan diselesaikan dalam tiga kali masa sidang, dengan satu sidang berupa kunjungan ke daerah untuk mendapatkan masukan dari masyarakat hukum adat,” kata pimpinan sidang Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto (PAN Dapil Jatim V).

Rapat kerja itu juga memutuskan bahwa pihak pemerintah memberikan DIM pada masa sidang I, yaitu 16 Agustus 2018.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, "Pemerintah mendukung penuh pengesahan UU Masyarakat Hukum Adat. Kedua, ini adalah simbol kebinekaan,” katanya. Dia juga berjanji selalu hadir dalam sidang. "Presiden telah menginisiasi dengan pemberian hak hutan adat kepada 28 masyarakat hukum adat,” ujarnya.
Semua pihak sepakat, UU Masyarakat Hukum Adat dibutuhkan.

"Sudah banyak diatur di berbagai peraturan. Karena tersebar, penerapan menjadi sulit, interpretasinya menjadi bermacam-macam. Maka, sebaiknya dijadikan satu sehingga interpretasinya satp,” kata Luthfi A Mutty (Nasdem, Sulsel III).

Seusai sidang, Kepala Divisi Advokasi Hukum dan Kebijakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Muhammad Arman mengatakan, "Perlu memastikan DIM harus masuk. Syarat pembahasan RUU adalah DIM dari pemerintah karena RUU ini usulan DPR.”
Menurut dia, masa sidang tiga kali terlalu lama. "Ini sudah dibahas oleh DPR periode lalu. Kalau pemerintah serius, bisa mengambil inti dari pembahasan yang lalu,” ujar Arman.

Rapat keija juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ke- pala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Selain itu, Diijen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Supriyanto, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi.

Kementerian Hukum dan HAM tidak mengirimkan wakil. Keberadaan masyarakat adat telah diakui dalam UUD 1945 pada pasal 18B ayat 2 dengan istilah "masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional” dan pada pasal 281 ayat 3 dengan istilah ’’masyarakat tradisional”.

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat muncul menyusul Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PU-X/2012 yang berimplikasi pada dikeluarkannya hutan adat dari hutan negara karena kewenangan negara pada kedua wilayah itu berbeda.

Wakil Baleg Arif Wibowo (PDI-P, Jatim TV) mengatakan, "Pengakuan masyarakat hukum adat prosesnya berbelit-belit dan politis karena Pasal 67 UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, karena harus ada perda”

Akibat pembangunan industri berbasis sumber daya alam, muncul konflik teritorial antara masyarakat hukum adat dengan negara dan dengan swasta perusahaan hutan tanaman industri, hak pengusahaan hutan, perkebunan dan pertambangan. Masyarakat adat dimarjinalkan dan dipinggirkan sehingga kehilangan hak serta akses terhadap sumber daya alam.

Pasal evaluasi
Dalam rapat keija tersebut muncul berbagai keberatan akan hal evaluasi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang muncul pada Pasal 20 RUU itu. Ayat 3 dalam pasal itu menyebutkan, pengakuan tersebut dapat dihapuskan, maka tanah adat menjadi tanah negara Anggota Baleg, Hermanto (PKS, Sumbar I), mengatakan,

’’Masyarakat hukum adat sudah ada lebih dulu (ada) daripada negara. Pengembalian (hak) ini adalah penghormatan untuk jaminan pelestariannya dan keberadaannya. Adalah tugas negara untuk memanggil kembali mereka kembali jika merantau.”
Eem Marhamah Zulfa (PKB, Jabar III) mendesak, agar, masyarakat hukum adat benar-benar memiliki payung hukum. ’’Mereka harus jadi subyek pembangunan karena biasanya mereka terusir." (ISW)

menu
menu