Sumber berita: KOMPAS. N0 55 THN-54 KAMIS 23 AGUSTUS 2018

Sumber foto: Kompas.id | Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

Visi-Misi Pasangan Calon Masih Umum

Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin serta Prabowo Subianto- Sandiaga Uno yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum saat mereka mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden masih umum. KPU memberikan waktu untuk memperbaikinya hingga sehari sebelum dimulainya masa kampanye pada 23 September.

’’Semua tahu pasangan calon muncul di saat-saat terakhir. Karena itu, untuk menyamakan vi- si-misi paslon ke depan diberikan ruang jika ada perbaikan,” kata anggota KPU, Hasyim As/ari, Selasa (21/8/2018), di Jakarta.

Menurut Hasyim, visi dan misi yang disampaikan saat pendaftaran masih sangat umum. Idealnya, visi pasangan calon berisi gambaran besar apa yang akan dilakukan jika memimpin negeri ini selama lima tahun.

Setelah itu, visi tersebut dijabarkan dalam misi yang berisi tugas yang akan dikerjakan untuk mewujudkan visi. ’’Detailnya dijabarkan dalam program kerja yang harus sudah konkret dalam lima*tahun akan mencapai apa Ini penting agar masyarakat tahu yang akan dikerjakan pasangan calon lima tahun ke depan jika terpilih,” kata Hasyim.

Tim kampanye
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soepamo menuturkan, struktur tim kampanye Prabowo Subianto-Sandi- aga Uno akan mengadopsi model tim kampanye Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Dengan demikian, dalam struktur tim akan ada dewan pembina, dewan pengarah, dewan pakar, dewan penasihat, dan dewan pelaksana Dewan pelaksana yang akan bertanggung jawab dalam operasional pemenangan Prabowo-San- diaga

Namun, modifikasi akan dila menganulir keputusan KPU setempat yang menolak bekas napi perkara korupsi menjadi calon anggota DPD dan DPRD.

Terkait hal itu, menurut Wahyu, KPU cenderung tetap berpedoman pada Peraturan KPU No 14/2018 dan No 18/2018. KPU tidak akan memasukkan bekas napi perkara korupsi dalam daftar calon anggota legislatif.

Di sisi lain, melalui suratnya kukan dengan berkaca pada kelemahan yang ada di tim pada 2014 dan kondisi saat ini. Sebagai contoh, pada Pilpres 2019, media sosial akan menjadi salah satu fokus untuk mengampanyekan Prabowo-Sandiaga. Struktur tim yang dibentuk akan menggambarkan tim yang operasional dan berbasis teritorial.

Menurut Eddy, komunikasi di antara empat partai mitra koalisi untuk menyelesaikan struktur dan menetapkan personel yang masuk di dalam tim, terus dilakukan. Namun, belum ada kepastian kapan struktur tim dan personel di dalamnya akan diserahkan ke KPU ataupun diumumkan kepada publik.

Sandiaga menuturkan, tim kampanye nasional Prabowo- Sandiaga akan ramping agar dapat menampung semua aspirasi masyarakat dan bergerak lincah. ’’Selain anggota partai, dalam tim kampanye nasionalnya juga akan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Mulai dari perwakilan emak-emak, kalangan milenial, orang-orang lanjut usia, kelompok disabilitas, usahawan, hingga olahragawan,” katanya.

Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mendorong adanya figur dengan kapasitas seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk masuk dalam tim kampanye Joko- wi-Ma’ruf Amin. Ini karena tantangan Indonesia ke depan salah satunya bidang ekonomi.
Sri Mulyani batal masuk dalam tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin karena yang bersangkutan akan fokus mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ’’Sebenarnya sudah banyak ekonom ke tim kampanye. Namun, keberadaan figur dengan latar belakang ekonomi yang kuat seperti Sri Mulyani tetap dibutuhkan dalam tim supaya bisa langsung memberikan masukan selama Pilpres 2019,” kata Arsul.
(NTA/APA/E05/SPW/GAL)

menu
menu