Sumber berita: KOMPAS, NO 029 THN 54, KAMIS 26 JULI 2018

Sumber foto: Paih.com

Waspadai Isu Intoleransi pada Pemilu 2019

KEBANGSAAN

JAKARTA, KOMPAS — Fenomena penyebaran isu intoleran untuk kepentingan politik berpotensi memuncak pada kontestasi Pemilu 2019. Atas dasar itu, pemerintah dan penyedia layanan media sosial harus mengantisipasi potensi penyebaran kon- ten kampanye bermuatan ujaran kebencian dan hoaks.

Direktur Riset Setara Institute Halili menuturkan, polarisasi politik yang terjadi pada Pemilu Presiden 2014, kemudian berlanjut pada Pilkada DKI Jakarta 2017, akan berlanjut pada Pemilu Presiden 2019 mendatang. Ia menilai upaya penyebaran isu-isu intoleran pada Pilpres 2019 akan dilakukan dengan kampanye hitam yang menyebarkan secara masif hoaks berlandaskan agama dan ras.

’’Intoleransi akan memuncak pada 2019. Hal itu menunjukkan adanya kegagalan institusiona- lisasi partai politik (parpol) sehingga elite politik hanya mementingkan kepentingan kelompoknya dengan menghalalkan segala cara,” kata Halili, Rabu (25/7/2018), di Jakarta.

Direktur PoliticaWave Yose Rizal menambahkan, penyebaran isu-isu intoleran pada masa kampanye Pilpres 2019 akan dipengaruhi pasangan calon yang berkompetisi. Kalau pola koalisi parpol serupa dengan Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017, penggunaan isu-isu bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam kampanye akan kembali mengemuka.

’’Konten negatif yang diangkat hanya recycle, artinya isu itu-itu saja, seperti komunis dan etnis Tionghoa. Isu itu sebenarnya bersifat laten karena selalu muncul di setiap perhelatan politik, tetapi masa kini ditambah fasilitas media sosial (med- sos),” ujar Yose.

Namun, ia menekankan, apabila pola koalisi parpol lebih cair, kehadiran kampanye intoleran juga akan menurun drastis. Hal itu terbukti pada pada Pilkada 2018 ketika parpol pendukung pemerintah dan oposisi mendukung pasangan calon yang sama.

Selain itu, Yose menekankan, tindakan tegas dari pemerintah dan penyedia layanan medsos menjadi cara lain untuk meredam penyebaran ujaran kebencian dan hoaks di Pemilu 2019.

Guru Besar Antropologi Budaya Universitas King Fahd, Saudi Arabia Sumanto Al Qur- tubi di Semarang, Jawa Tengah, mengemukakan, faktor terpenting munculnya intoleransi dan radikalisme di Indonesia adalah ketidakpahaman akan demokrasi. Dalam demokrasi, sebenarnya tidak ada lagi kelompok mayoritas ataupun minoritas. (SAN/WHO)

menu
menu