Sumber berita: INVESTOR DAILY, KAMIS 7 JUNI 2018

Sumber foto: INVESTOR DAILY, KAMIS 7 JUNI 2018

Wiranto: Revisi KUHP Tidak Melemahkan KPK

 

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak akan memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masuknya delik korupsi dalam RUU KUHP itu tidak akan ‘.meleburkan’ Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menjadi acuan kineija KPK.
“Sangkaan orang soal aturan pidana khusus akan ‘mandul’ dan tidak berlaku setelah dimasukkan ke RUU KUHP itu salah. Aturan khusus itu tetap berlaku,” terang dia usai memimpin Rapat Koordinasi tentang revisi KUHP di Kementerian Polhukam, Jakarta, Rabu (6/6)..

Mantan panglima TNI itu menjelaskan secara kelembagaan, KPK akan tetap aktif dan tidak ada pelimpahan tugas ke pihak lain. Bahkan, proses peradilan kasus korupsi juga akan tetap berlangsung seperti sebelumnya

“(Masuknya delik-delik pidana khusus dalam RUU KUHP itu hanya melengkapi pada saat dilaksanakan konsolidasi hukum, modifikasi, atau integrasi hukum,” terang dia.
Menurut dia, hal itu tidak hanya berlaku pada delik korupsi. Aturan soal pidana khusus lainnya, yakni terorisme, narkotika, pelanggaran berat, serta pencucian uang juga akan tetap berlaku.

Dia mengaku heran dengan adanya gerakan menolak revisi KUHP karena dianggap melemahkan KPK Menurutnya, tuduhan itu sama sekali tidak terjadi.
Pihaknya akan mengundang semua pihak, termasuk KPK un
tuk membahas revisi tersebut. Pihaknya ingin mendengarkan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk KPK mengenai isi revisi tersebut.

“Setelah ini saya akan undang pemangku kepentingan. KPK, Panja, BNN dan pihak-pihak lain untuk kita bicarakan bersama. Kita diskusikan dengan satu keterbukaan, satu argumentasi hukum yang sahih sehinggga enggak menjebak masyarakat dalam ketidaktahuan dan simpang siuran,” tutup Wiranto.

Ketua Tim Perumus RUU KUHP Muladi menegaskan, RUU KUHP tidak akan mengganggu kewenangan KPK

“Pengaturannya tetap dilakukan terpisah. Jadi, di dalam KUHP itu diatur “core crime”- nya saja, “core crime itu tindak pidana pokok. Kalau korupsi itu yang terkenal di sini “core crime”-ny& di dalam Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi,” kata Muladi dalam konferensi pers di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (6/6).

Sebelumnya, KPK tidak dapat memenuhi permintaan pemerintah dan DPR mengenai rumusan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam RUU KUHP dalam bentuk pidana pokok (core crime).

“Jadi, Undang-Undang KPK itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 itu tetap ada di luar KUHP tetapi core crime- nya sebagai jembatan itu diatur di dalam RKUHP,” kata mantan Menteri Kehakiman itu.

Dia menyatakan, dalam RKUHP pada Pasal 729juga menegaskan tindak pidana khusus tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan lembaga masing- masing.

“Pasal 729 itu aturan peralihan yang menyatakan bahwa pada KUHP ini mulai berlaku nantinya ketentuan tentang tindak pidana khusus dalam UU ini tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan lembaga yang telah diatur dalam UU masing-masing, tidak akan menganggu dan mengurangi kewenangan KPK” ungkap Muladi yang juga mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) itu.

Ia menegaskan, tidak ada maksud dari KUHP tersebut mengganggu kewenangan KPK karena telah diatur dalam Pasal 729 dalam RKUHP

“Saya ulangi pada saat KUHP ini mulai berlaku ketentuan tentang tindak pidana khusus tetap dilaksanakan berdasarkan kwenangan lembaga yang telah diatur di dalam Undang-Undang masing-masing ada KPK BNN, PPATK, Komnas HAM, dan sebagainya,” kata Muladi.

Ia menyatakan sebagai orang- yang turut merancang Undang- Undang KPK tidak mungkin akan menghancurkan KPK

“Jadi, ini sangat penting untuk diperhatikan, persoalannya apakah kita akan melemahkan KPK, apakah kita akan mendelig- itimasi tindak pidana korupsi, sama sekali tidak acla,” ujar Muladi yang juga pakar hukum pidana itu.

Tim Perumus
Tim Perumus RUU KUHP tidak mengotak-atik Undang- Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Mengapa bukan Undang- Undang KPK yang kami otak atik, karena Undang-Unding KPK itu berada dalam ranah hukum formil sementara KUHP itu ranahnya hukum materil jadi tidak ada sangkut pautnya,” kata Eddy Hiariej salah satu tim perumus RUU KUHP dalam konferensi pers di gedung Ke- menterian Hukum dan HAM? Jakarta, Rabu (6/6). .

Pakar Hukum Pidana dari Uni- versitas Gadjah Mada itu menyatakan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada sekarang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di- ubang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ada 30 perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
“30 perbuatan itu kalau diperas akan menjadi tujuh jenis, tujuh jenis itu kalau diperas, ya itu yang kita sebut dengan istilah ‘core crime’. Jadi, inti dari korupsi itu sebetulnya adalah ‘bribery’ adalah suap menyuap,” ungkap Eddy.

Ia menyatakan, pihaknya mengatur tindak pidana pokok {core crime) tersebut di dalam KUHP nantinya. “Jadi, tidak mungkin ada spesialis kalau tidak ada generalis, jadi generalisnya itu ada di dalam KUHP ‘core crime’-nya itu ada, iex spe- cialis’-nya itu Undang-Undang yang sudah ada,” ucap Eddy.

Oleh karena itu, kata dia, tidak ada satu pasal pun yang dicabut ataupun yang dibatalkan di dalam Undang-Undang Pem- berantan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini.

‘Tidak ada masalah ketika misalnya kejahatan yang diatur dalam KUHP juga masih ada dan itu kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam praktek selama ini tidak pernah menimbulkan kebingungan,” ungkap Eddy, (bl/ant)

menu
menu